Mega Paket CD Interaktif

Jasa Pembuatan Skripsi

Jasa Pembuatan Skripsi
Jasa Pembuatan Skripsi

Thursday, June 8, 2017

Jasa Buat Skripsi: download Skripsi al-Ahwal al-Syakhshiyyah:Penerapan fasakh dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan: Studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang

Abstract

INDONESIA:
Fasakh di dalam sebuah perkara perceraian di Peradilan Agama diposisikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena dalam hukum terapan yang digunakan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama hanya dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Padahal di dalam Islam Fasakh memiliki kedudukan tersendiri terkait halnya dengan sebuah perceraian.
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kota Malang, dengan meneliti pandangan hakim tentang putusan gugatan perceraian yang disebabkan murtadnya suami (Fasakh karena Murtad). Penelitian membahas seputar Fasakh dan aturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan data yang diambil yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya; 1) dalam memutuskan perkara ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan hakim, berupa hasil analisis dan verivikasi data mulai dari keabsahan penggugat hingga kaidah fiqh dan aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum memutus perkara tersebut. 2) dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia memang tidak ada aturan yang secara eksplisit membahas mengenai Fasakh sebagaimana hukum Islam. Namun ada wewenang yang diberikan untuk hakim melakukannya, sehingga hakim merasa cukup dengan aturan yang tang telah ada.
ENGLISH:
Fasakh in a divorce case in the Religious Courts positioned as one of the reasons the divorce, because the law applied used in a divorce case in the Religious Courts only known two-term divorce divorce and divorce is final. Whereas in Islam fasakh has its own position associated with a divorce case.
This research was conducted in the Religious Court of Malang city, by examining the views of the judge as the verdict divorce is caused murtadnya husband (fasakh because Apostate). The study discusses about fasakh and the rule of law related to it. This research includes empirical research using qualitative descriptive approach. And data derived namely primary and secondary data obtained from the documentation and interviews with relevant parties.
The results of this study concluded that; 1) in deciding this case there are some judges that into consideration, such as the analysis and verification of data ranging from the validity of the plaintiff to the rules of fiqh and rules of law which is used as a legal basis to decide the case. 2) the legislation on marriage in Indonesia is no rule explicitly discussed the fasakh as Islamic law. However, there is an authority given to the judge to do so, so the judge had enough with pliers existing rules





BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Perkawinan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap mahluk, mulai dari binatang, tumbuhan hingga manusia. Namun bedanya bagi manusia yang notabennya diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, dalam menjalin sebuah perkawinan manusia memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk melegalkan hubunganya. Artinya untuk melegalkan sebuah hubungan ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, itulah yang menjadikan perbedaan antara sebuah hubungan yang dijalin oleh manusia dan hubungan yang dijalin oleh mahluk lain. Allah SWT menghendaki hamba-hambanya untuk melakukan perkawinan, dan Allah SWT menjadikan dalam perkawinan tersebut ketenteraman dan terciptanya rasa saling menyayangi. Maka jelaslah bagaimana Islam begitu menghendaki adanya sebuah perkawinan dan begitu banyaknya hikmah-hikmah yang terkandung dalam sebuah perkawianan tersebut. Dalam Islam perkawinan bernilai sangat sakral. Islam memaknai yang dimaksud dengan sebuah perkawianan adalah akad yang ditetapkan syara‟ untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.1 Sedangkan menurut undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa.2 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalm pasal 2 menyebutkan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu kad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. Dari beberapa paparan mengenai arti perkawinan semua merujuk pada satu kesimpulan bahwasanya perkawinan merupakan suatu tahap legalisasi dari sebuah hubungan. 1 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), h.8. 2 Lihat pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Setiap manusia tentunya pasti menginginkan kebahagian dan kelanggengan dalam hubungan perkawinanya. Keinginan-keinginan tersebut hanya akan dapat diperoleh jikalau dalam menjalani hubungan, setiap pasangan suami istri mengetahui dan menjalankan aturan-aturan yang diterapkan oleh agama. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan masalah penjalanan hak dan kewajiban suami maupun istri karena salah satu maksud dari perkawinan adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana definisi perkawinan yang disampaikan oleh Muhammad Abu Ishrah, menurut beliau perkawinan berarti “Akad yang memberikan Faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”3 . Jika aturan-aturan agama tersebut dapat dilaksanakan maka kehidupan yang didambakan akan dapat dibentuk, namun sebaliknya apabila pasangan suami istri mengabaikan aturan tersebut kehidupan rumah tangga akan hancur ditengah jalan. Awal kehancuran dari sebuah rumah tangga biasanya diawali dengan keributan dalam rumah tangga, dan puncaknya adalah penyelesaian di meja hijau berupa perceraian. Dalam Hukum Islam sebagaimana membentuk sebuah perkawinan diatur dengan sedemikian rupa, Islampun mengatur mengenai putusnya sebuah perkawinan tersebut. Meski Islam membenci perceraian namun apabila suatu hubungan pernikahan memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan apabila dilanjutkan hanya kan menimbulkan kerugian bagi pasangan suami istri, maka 3 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), h.10. Islam membolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam Islam putus dan berakhirnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena Khuluk, atau dengan cara Fasakh. Sedangkan dalam undang-undang disebutkan dalam pasal 38 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, disebutkan perkawianan dapat putus karena tiga hal yakni kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam Islam Fasakh secara bahasa berarti rusak atau putus, jadi yang dimaksud dengan memFasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah maupun karena hal-hal yang membatalkan kelangsungan perkawinan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Sedangkan menurut syara‟ pula bahwasanya pisahnya suami istri akibat Fasakh berbeda dengan pisahnya karena Talak. Sebab Talak terbagi dua yakni Raj’i dan Ba’in, talak Raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri seketika itu namun talak ba’in mengakhirinya seketika itu. Adapun Fasakh mengakhiri ikatan suami istri seketika itu juga. Dewasa ini tingkat perceraian suami istri sangatlah tinggi, khususnya di wilayah Malang sendiri, alasan pisahnya suami istripun beragam serta beragam pula cara pisahnya, mulai dari Talak oleh suami, Khulu’ maupun Fasakh. Dalam sebuah perkawinan yang sah, pada pelaksanaan proses perceraian atara suami istri harus dilakukan di depan Hakim, dalam hal ini berarti di Pengadilan Agama. Namun ternyata hal tersebut masih terjadi dualisme pemahaman, sebagian dari para ahli mengatakan bahwa perceraian biasa terjadi meskipun belum diputuskan oleh hakim misalkan talak ataupun Fasakh karena murtad tersebut, sebab mereka berpendapat bahwasanya murtad secara otomatis telah merusak sebuah ikatan perkawinan dan pasangan tersebut harus segera saling menjahui. Namun sebagian dari para ahli berpendapat bahwasanya perceraian bisa terjadi apabila dilakukan didepan Hakim di Pengadilan Agama sebagaiman yang diatur dalam perundangundangan. Hal ini tentunya berdampak di masyarakat, ada yang pernikahanya telah putus karena salah satu murtad namun tetap hidup bersama ada pula yang bercerai namun tidak diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan proses perceraian, Hakim tentunya tidak hanya menjadikan Hukum Islam berupa Fiqh untuk pertimbangan mengambil keputusan, akan tetapi dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan pemerintah, sebab terkait masalah perkawinan pemerintah juga memiliki rumusan fiqh tersendiri yang berasal dari hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun kaitannya dengan masalah perceraian peraturan perundangundangan tidak secara detail sebagaimana Fiqh Islam dalam mengaturnya satu persatu, dalam perundang-undangan tidak menjelaskan tentang konsep Fasakh secara jelas. Pada prakteknya dalam acara di Pengadilan Agama, hanya mengenal istilah cerai gugat dan cerai talak, sedangkan Fasakh dijadikan alasan yang bisa masuk kedalam kategori talak maupun gugat. Misalkan seorang Istri yang menuntut suaminya di depan Hakim supaya perkawinannya difasakhkan, dikategorikan dengan gugat cerai. Begitupula sebaliknya, apabila ada suami yang hendak memutuskan perceraian dengan Fasakh ia mengajukan permohonan Talak kepada hakim. Sedangkan Fasakh merupakan sebuah putusnya perkawinan yang disebabkan adanya ‘illat, sedangkan Khulu’ ataupun Talak tidak karena adanya ‘illat. Sedangkan dalam Fiqh Islam Fasakh dengan Khulu’ dan Talak adalah suatu hal yang berbeda mulai dari pengertian hingga akibat hukum yang ditimbulkannya. Berangkat dari permasalahan-permasalahan itulah peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang terkait hal tersebut, dan peneliti akan menyajikan dalam sebuah kajian ilmiah yang berbentuk Skripsi yang akan diberi judul “PENERAPAN FASAKH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN .”
B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Kota Malang tentang aturan Fasakh dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mememutuskan perkara Fasakh di Pengadilan Agama Kota malang? C. Tujuan Penelitian Adapun dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang aturan Fasakh dalam peraturan perundangundangan tentang perkawinan. 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Fasakh di Pengdilan Agama Kota Malang. D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaatnya adalah: 1. Secara Teoritis: Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan diantaranya: a. Untuk menambah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam terkait masalah Perceraian khususnya Fasakh. b. Memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Al-Ahwal AlSyakhsiyyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. c. Memberikan bacaan kepada pembaca terkait Fasakh dalam undangundang serta tinjauan fiqh. 2. Secara Praktis: Adapun secara praktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah pentingnya, yaitu: a. Untuk digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis. b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan para praktisi dalam bidang hukum berkenaan dengan perkawinan khususnya pada bab Fasakh.

Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Hukum Bisnis Syariah" :   Penerapan fasakh dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan: Studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini


Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment