Abstract
INDONESIA:
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dijadikan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008-2010 dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik analisis datanya dilakukan dengan mewawancarai Staf Bagian Keuangan Disperindag Pasar dan juga menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran. Rasio yang digunakan sebagai alat analisis yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Derajat Kontribusi BUMD, Debt Service Coverage Ratio, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja.
Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008-2010 secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian dari tiap periode yang relatif memenuhi ukuran hasil yang optimal dari tiap-tiap rasio yang digunakan.
ENGLISH:
The implementation of government affairs under the authority of the region which is funded from and by the expense of Budget Revenue and Expenditure (Regional Budget), which is served as the basis of region financial management within one budget year. Financial ratio analysis of the Regional Budget is done by comparing the results achieved by an area from one period to the earlier periods, in order to know how the trend is happening.
This study aims at analyzing the performance of Department of Industry, Trade and Market of Malang Regency in the Budget Year of 2008-2010 in managing local finances using financial ratio analysis. The method of analysis used is a qualitative descriptive analysis method. While the data analysis techniques was conducted by interviewing the staff of Disperindag Financial Markets and also using the data of Budget Realization Report. The ratio which is used as an analytical tool is Independence Regional Ratio, Regional Dependenc y Ratio, Degree of Decentralization, PAD Effectiveness and Efficiency Ratio, Effectiveness and Efficiency Ratio of Local Taxes, degree of contribution of local enterprises, DSCR, Debt Ratio to Revenue and Expenditure Efficiency Ratio.
Based on the results of the data analysis, it is known that the financial performance of the Department of Industry, Trade and Market of Malang Regenc y in the Budget Year of 2008-2010 overall is included as good category. This is demonstrated by the achievement of each period which relatively meets the optimal size of each ratio is used.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar
Belakang
Krisis ekonomi yang terjadi
di Indonesia pada awal tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tahun 1997
mendorong pemerintah pusat untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan
keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan
pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan keuangan sendiri.
Dengan kata lain, terjadinya penurunan angka penerimaan negara secara simultan
telah mendorong inisiatif pemerintah pusat memberikan status otonomi kepada
daerah otonom. Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun
tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No.
32/2004 dan UU No. 33/2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 dan 25
Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada terjadinya
pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah
daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang
dijadikan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com
For evaluation only. 2 anggaran. Oleh karena itu, pemerintah haruslah bertindak
efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan
jaminan pengalokasian sumber daya yang ada secara ekonomis, efisien dan
efektif, maka informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki, seiring
dengan timbulnya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi
pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik.
Untuk itu dalam merespon tuntutan yang semakin beragam tersebut,
pemerintah daerah perlu memiliki sistem manajemen keuangan publik yang handal.
Hal ini sangat penting karena buruknya manajemen keuangan publik dapat
mengakibatkan anggaran publik yang tidak efektif dan efisien (seperti bocornya
anggaran) dan kinerja sektor publik yang mengecewakan masyarakat. Peningkatan
kualitas pelayanan hanya bisa tercapai dengan pemanfaatan dana yang terarah
untuk mengoptimalkan pelayanan publik melalui proses penganggaran yang baik.
Guna menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan
dengan menganalisa laporan keuangan yang sudah tersedia. Analisis laporan
keuangan merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan
berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara
membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap
periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan
yang terjadi (Abdul Halim, 2004: 105). Tolok ukur kinerja merupakan ukuran
keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk
standar pelayanan oleh masingGenerated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 masing daerah. Penilaian
kinerja terhadap lembaga tidak hanya fokus pada lembaga yang berorientasi
profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga nonkomersial.
Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah
menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat dilihat dari laporan keuangannya. Kemampuan pemerintah daerah dalam
mengelola keuangan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan
pelaksanaan tugas pembangunan. Perbaikan pada semua bidang juga dilakukan untuk
mendukung pengembangan suatu daerah. Dalam upaya mengembangkan efisiensi dan
keefektifan program serta pengalokasian sumber-sumber pada aktivitas yang
menambah nilai bagi publik. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan derahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Daerah
dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keberadaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sangat penting untuk menciptakan budaya transparasi dan akuntabilitas publik
dalam rangka kepentingan menciptakan good governance. Tuntutan yang tinggi
terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada
kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah
daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan
kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah
daerah dituntut mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang
disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu
ukuran yang berbeda untuk Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran
kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit
kerja (Mardiasmo, 2002). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur
melalui beberapa rasio. Fresti, dkk (2009) menggunakan rasio kemandirian, rasio
efektivitas dan efisiensi, rasio kontribusi, (debt service coverage ratio) DSCR
dan rasio pertumbuhan untuk menganalisis kinerja keuangan Kota Batu. Hairunisya
(2008) menambahkan rasio keserasian dan rasio belanja rutin terhadap APBD untuk
menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Probolinggo. Halim dan Jamal (2006)
menggunakan rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi dan rasio
efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menganalisis otonomi daerah
dilihat dari aspek kemampuan keuangan Kota Malang. Dan Maharani (2006)
menambahkan rasio belanja operasional untuk menganalisis APBD Kantor Dinas
Pendapatan Kota Batu. Perbedaan-perbedaan alat analisis yang digunakan pada
penelitianpenelitian terdahulu untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah
Daerah, mendorong peneliti untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan
empiris mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Peneliti menggunakan
beberapa rasio keuangan terhadap APBD yaitu rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan
daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio
efektivitas dan efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio DSCR,
rasio utang terhadap pendapatan daerah dan rasio efisiensi belanja, Generated
by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For
evaluation only. 5 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008-2010 (Studi Kasus Pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang)”.
1.2.
Rumusan
Masalah
Dari uraian di atas,
permasalahan yang dapat dimunculkan adalah “Bagaimana kinerja keuangan
Disperindag Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008-2010 dilihat dari
analisis rasio keuangan APBD?” 1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang
tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk
menganalisis kinerja keuangan Disperindag Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran
2008-2010 yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan APBD.
1.3.2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang
diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi data
empiris mengenai kinerja keuangan Disperindag Pasar Kabupaten Malang dan
diharapkan dapat menjadi alternatif masukan untuk mengukur laporan kinerja
keuangan pada Disperindag Pasar Kabupaten Malang. Generated by Foxit PDF
Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2. Memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas
pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah.
3. Bagi penulis,
penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan
mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan keuangan pemerintah daerah dewasa
ini.
4. Bagi para akademisi hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan
literatur Manajemen Keuangan tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya
dapat sebagai acuan guna penelitian lanjutan.
1.4. Batasan Penelitian
Batasan
masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada alat analisis yang
digunakan sebagai tolok ukur kinerja keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008-2010. Alat analisis yang
digunakan adalah Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah, Derajat
Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas
Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Pajak Daerah, Derajat Kontribusi BUMD, Rasio
Kemampuan Mengembalikan Pinjaman (Debt Service Coverage Ratio), Rasio Utang
terhadap Pendapatan Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja.
Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Manajemen :Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2008-2010: Studi kasus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini
No comments:
Post a Comment