Abstract
INDOENSIA:
Penyelenggaraan sistem pemerintahan telah berjalan dinamis dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh kewenangan yang diterapkan oleh masing-masing penguasa pemerintahan, termasuk juga kewenangan dan sistem pemerintahan di desa. Salah satu sistem atau otonomi tersebut mengatur tentang penyewaan tanah kas desa dengan sistem undian. Permasalahannya di sini adalah ketika penyewaan tanah kas desa tersebut menggunakan sistem undian yang berpotensi menimbulkan kerugian, sedangkan dalam Islam disebutkan bahwa ada-ada hal yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah. Salah satunya yaitu undian yang mengakibatkan kerugian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Di samping itu juga, pendekatan deskriptif tersebut menggunakan metode pendekatan fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara eksplisit tentang praktek sewa-menyewa yang menggunakan sistem undian atau qur’ah, dan diharapkan dengan adanya sistem ini dapat mensejahterakan masyarakat desa Jatirejo.
Dalam pembahasan mengenai hukumnya, peneliti menggunakan pendekatan maslahah mursalah. Penetapan hukum maslahahnya yaitu dalam penyewaan tanah kas desa dengan menggunakan sistem undian yang diambil dari kaidah ushuliyyah bahwa tujuan umum syari‟ dalam mensyariatkan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan manusia dalam kehidupan dan dapat mendatangkan kemanfaatan bagi mereka serta melenyapkan bahaya dari mereka. Hal ini berlaku juga dalam penyewaan tanah kas desa dengan menggunakan sistem undian dikarenakan demi kemaslahatan umum yaitu berupa hasil penyewaan tanah kas desa yang nantinya diperuntukkan kembali untuk kemakmuran desa.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kepala desa yang dalam kapasitasnya sebagai sulthânul irâdah menggunakan sistem undian dalam menentukan penyewa tanah kas desa sudah sesuai dengan prinsip qur’ah dimana telah ada konsep maslahah mursalah di dalamnya.
ENGLISH:
The implementation of government system has been running dynamically time to time. This matter is influenced by the authority which is applied by their respective government, including authority and the government system of village. One of the systems or autonomies organize land of village cash by lottery system. It will cause a problem is when village rents the land of village cash by lottery systems. Whereas, in Islam mentions that there are things which are forbidden muamalah. One of them is lottery which causes harm.
Empirical with descriptive qualitative approach is types of research used in this research. In addition, the descriptive approach research applies approach to fiqh mumalah methode. This research aims at providing explicit understanding of renting practices by lottery systems or qur'ah and it is expected to bring welfore Jatirejo people to by this system In the discussion of the law, the researcher uses the maslahah mursalah approach. Maslahah legal determination in renting village cash lands using lottery systems is taken from ushuliyysh rules that the great purposes of sharia in prescribing any laws is to realize human benefits in life and give benefits to them as well as avoid the dangers. This case also uses in village cash land rental by lottery systems in order to beneficial for all, that is result the rents of village cash lands and will full fill the village prosperity.
Based on the result, it can be concluded that village chief or sulthânul irâdah applies lottery systems to determine the lessee of village cash land has been in accordance with the qur'ah principt which has maslahah mursalah concept.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan sistem pemerintahan telah berjalan dinamis dari waktu ke waktu. Ini ditandai dengan berbagai pola yang dipakai dalam mendukung sistem pemerintahan tersebut. Sistem pemerintahan yang diterapkan dapat mempengaruhi pola kegiatan dalam bernegara. Pola kegiatan bernegara tersebut harus perlu diupayakan guna menjadikan sistem pemerintahannya dengan tepat dan terarah. Salah satu pola atau sistem yang diupayakan pemerintah yaitu otonomi daerah. Sebagaimana diketahui otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
\ Di satu sisi, otonomi daerah mempunyai relevansi dengan kebijakan daerah termasuk juga dengan kebijakan desa. Berkaitan dengan hal tersebut 1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2 telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1.a Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh jumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RI.2 Lebih lanjut, hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Pasal 101 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang, dan bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Tanah desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh desa yang terdiri dari tanah ganjaran atau bengkok dan tanah kas desa yang dikelola untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa3 . Secara tradisi, tanah bengkok dibagi dan dikelola untuk kesejahteraan perangkat desa dengan luas tanah sesuai dengan jabatannya sebagai contoh di desa Jatirejo untuk kepala desa mendapatkan tanah bengkok seluas 5,060 Ha, untuk seketaris desa mendapat 2,451 Ha. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa 2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1.a Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Penglolaan Tanah Desa.
Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hak pengolaan lahan yang selama ini untuk seketaris desa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui sistem penyewaan. Selain itu, sesuai dengan Perda Kabupaten Jombang Nomor 2 Pasal 4 Ayat 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Tanah Desa. Dapat dilakukan dengan cara disewakan. Melihat penduduk desa Jatirejo mayoritas bermata pencaharian petani dan buruh tani, sebagian ada yang berdagang, wirausaha atau bekerja sebagai karyawan pabrik, ada juga yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan militer. kepala desa mempunyai inisiatif untuk menuangkan penyewaan tanah kas desa dalam bentuk sistem undian. Mekanisme penyewaan tanah desa itu dilakukan di kantor desa yang boleh diikuti oleh semua warga desa, dengan persyaratan, warga Desa Jatirejo, warga yang sudah pernah dapat giliran menyewa tanah desa tidak boleh mengikuti lagi, dan harga penawaran dasar yang ditentukan oleh rapat keputusan bersama antara perangkat desa, warga, dan BPD serta tokoh masyarakat dan untuk memberi kesempatan pada semua lapisan masyarakat desa agar bisa mengikuti undian dan menghindari monopoli warga kaya. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin mengetahui kemaslahatan serta kemadharatan dari sistem undian tersebut, karena dalam aktifitas masyarakat khususnya dalam bidang muamalah juga perlu pedoman-pedoman dasar syari‟ah. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang: “ PENYEWAAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF FIQH 4 MUAMALAH. (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)”. B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kewenangan kepala desa dalam penyewaan tanah kas desa di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana sistem penyewaan tanah kas desa di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana praktek penyewaan tanah kas desa di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang perspektif fiqh muamalah?
C. Batasan Masalah
Penelitian ini hanya fokus kepada permasalahan tanah kas desa dengan menggunakan sistem undian yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah kontemporer.
D. Tujuan Penelitian Dalam setiap aktifitas selalu ada tujuan sebagai penentu arah untuk mencapai apa yang telah direncanakan dan ditetapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam penyewaan tanah kas desa di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui sistem penerapan yang terjadi pada penyewaan tanah kas desa di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui praktek penyewaan tanah kas desa di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang perspektif fiqh muamala
Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Hukum Bisnis Syariah" : Pertimbangan antara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah" Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini
No comments:
Post a Comment