Abstract
INDONESIA:
Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat, Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan terhadap kinerja KSP Artha Jaya Pasuruan.
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan memberikan uraian/dan analisis kinerja, sebelum dan sesudah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) KSP Artha Jaya Pasuruan.Analisiskinerja menggunakan rasio keuangan, SAK ETAP dan aturan menteri koperasi Kep-100/MBU/2002, rasiokeuangan yang digunakanyaituRasiolikuiditasmeliputiCurrent RatiodanAsset Turn Over. RasiosolvabilitasmeliputiTotal Asset to Total Debt Ratio dan Net Worth to Total Debt. Rasiorentabilitas,meliputiReturn on Asset, rentabilitas modal danprofitabilitas.
Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan KSP Artha Jaya Pasuruan berdasarkan SAK ETAP menghasilkan Proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang lebih terperinci.Akan tetapi KSP Artha Jaya mengalami beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yaitu: 1.Sumber daya yang dimiliki oleh KSP Artha Jaya belum memiliki kemampuan di bidang akuntansi yang memadai. 2.Kurangnya jumlah sumberdaya yang dipekerjakan dibagian penyusunan dan penyajian laporan keuangan, 3.Kurangnya kesadaran bagi pemilik KSP Artha Jaya akan pentingnya laporan keuangan. Pedoman yang dipakai dalam mengukur kinerja keuangan koperasi ini menggunakan standar Keputusan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan MenengahR epublik tahun 2002 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.diterapkannya SAK ETAP dalam KSP Artha Jaya mengubah baik rasiolikuiditas, rasiosol vabilitas maupun rasio rentabilitasnya walaupunt idakterlalusignifikan. Karena adanya penambahan revisi akun setelah penerapan SAK ETAP terutama laporan posisi keuangan. Penerapan SAK ETAP juga berdampak pada penurunan SHU koperasi, di karenakan pada tahun 2012 pendapatan yang di terima mengalami penurunan sehingga perputaran pendanaan juga mengalami penurunan. Faktor lain yang menjadi penyebab menurunnya SHU koperasi yaknidengan penyusunan pelaporan keuangan lebih terperinci dengan akun-akun baruyang pada tahun sebelumnya tidak di terapkan di dalam penyusunan pelaporan keuangan untuk menilai SHU.
ENGLISH:
A cooperative is an institution which runs a helpful business and service for cooperative members and society. The achievement of cooperative in increasing the economic social prosperity of their cooperative member can be indicated by high-low of real income. This study is aimed to know the impact of SAK ETAP implementation in financial report preparation towards the performance of KSP Artha Jaya Pasuruan.
The research method used by the researcher is quantitative descriptive method which aimed to provide the description and performance analysis, before and after the implementation of Financial Accounting standar of Entity without Public Accountability (ETAP) in KSP Artha Jaya Pasuruan. Performance analysis uses financial ratio, SAK ETAP and The ministry of cooperative, small, medium, entry rule Atc Kep-100/MBU/2002, financial ratio used are Liquidity ratio including Current Ratio and Asset Turn Over, Solvability ratio including Total Asset to Debt Ratio and Net Worth to Total Debt, Rentability ratio including Return on Asset, capital rentability and profitability.
The result of this study shows the process of the preparation and presentation of KSP Artha Jaya Pasuruan financial report based on SAK ETAP produces the process of the arrangement and presentation of financial report in more detail. However, KSP Artha Jaya has several constraints in financial report preparation based on SAK ETAP such as: 1. lack of human resources competitive related to accounting field, 2. lack of human resources employed in the preparation and presentation of financial report, and 3. lack of Monitoring from The cooperative owner. The guidance used in measuring this cooperative financial performance is the Decree of Micro Economy and Cooperative Ministry of Republic of Indonesia 2002 about Loan and Saving Cooperative and Unit of Loan and Saving Cooperative. The implementation of SAK ETAP in KSP Artha Jaya changes the liquidity ratio, solvability ratio as well as its rentability ratio although it is not significant enough. It is because before implementing SAK ETAP, there are several accounts which are not reported yet in financial report, The application of SAK ETAP also resulted the decrease in cooperative SHU, year 2012 because of income from funding as alto turn over. The other factor, The implemention of new account dua do SAK ETAP has impacted do The decrease in SHU.
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha
dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat.
Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan,
perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Hal ini dapat dilihat pada
peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi
anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh
dana dari bank. Berdasarkan laporan Kementerian Negara Koperasidan Usaha Kecil
Menengah (KUKM) mendata, hinggabulan Mei 2012 total koperasi di Indonesia
berjumlah 192.443 unit. Pertumbuhannya 6,72% per tahun, yaitu 170.411 unit
(2009), 177.482 unit (2010) dan 188.181 unit (2011). Di antaranya sekitar 26-27
persen tidak aktif atau istirahat, Sekretaris Kementerian Negara KUKM, Agus
Muharram menyatakannya ketika rapat kerja (raker) Komite II Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) dengan Kementerian Negara KUMK di Gedung DPD Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Senin (3/9). Jumlahkoperasi yang terbanyak di JawaTimur
(29.150 unit), Jawa Tengah (26.604 unit), Jawa Barat (23.848 unit).Berikutnya
Sumatera Utara (10.879 unit), Sulawesi Selatan (8.044 unit), DKI Jakarta (7.663
unit), Nanggore Aceh Darussalam (7.079 unit), Banten (6.056 unit), Sulawesi
Utara (5.766 unit) dan Kalimantan Timur(5.338 2 unit).Agusmenyambung,
Jumlahnyatersebar di seluruhprovinsi.Berdasarkanjenisnya jumlahkoperasikonsumen
yang terbesar (75,68%). Berikutnya, koperasiprodusen (17,98%), simpanpinjam
(4,53%), pemasaran (1,24%), danjasa (0,56%). Jumlahanggotanya pun bertambahdari
29.240.271 orang (2009), 30.461.121 orang (2010), 30.849.913 orang (2011) ke
33.687.417 orang (2012).Sedangkantenagakerjanyadari 357.330 orang (2009),
358.768 orang (2010), 377.238 orang (2011) ke 425.822 orang (2012). Pekerja di
koperasiitusepertimanajerdanpegawai.Sebagiananggotakoperasiterserapmenjadite
nagakerja. (http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/09/04/koperasi-diindonesia-berjumlah-192443-unit-484232.html)
Tidak hanya itu, kinerja koperasi di Indonesia juga mengalami
perkembangan yang baik, hal ini terlihat dari data perkembangan koperasi
khususnya untuk provinsi Jawa timur pada tahun 2011-2012 yang diterbitkan oleh
Kementrian Koperasi dan UKM. Tabel 1.1 Data koperasi di provinsi Jawa Timur
tahun 2011-2012 No Propinsi Koperasi (unit) Anggota (orang) RAT Jml Aktif
TidakAktif Tahun 2011 1 Jawatimur 29.150 25.154 3.996 7.112.626 14.165 Tahun
2012 1 Jawatimur 28.774 25.052 3.722 5.948.109 11.604 Sumber :
http://www.depkop.go.id (diolah) 3 Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya dapat ditandai dengan tinggi rendahnya
pendapatan riil.
Apabila pendapatan riil
seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau
masyarakat akan meningkat pula. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan koperasi
sendiri, yang di jelaskan dalam Sitio (2001:18) tujuan koperasi di dalam
Undang- Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa
koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan
pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Seiring dengan pesatnya perkembangan
usaha-usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan
disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang Exposure Draft
Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian.
Pencabutan PSAK No. 27 dilandasi sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang
menyebabkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK
lain. Sebagai pengganti PSAK No. 27 kini telah terbit Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan untuk
entitas tanpa akuntabilitas publik. Koperasi dianjurkan untuk menerapkan SAK
ETAP karena SAK ETAP lebih ringkas daripada SAK UMUM sehingga dapat memudahkan
pengusaha dalam menyusun laporan keuangannya dan pemakai laporan keuangan
(anggota) dapat mengetahui manfaat yang diperoleh selama satu periode dengan
Sisa Hasil 4 Usaha yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki serta dapat
diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya. Harahap (2000:49) menyatakan
bahwa laporan keuangan adalah output dari hasil akhir dari proses akuntansi
atau laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya
sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai
informasi bagi para pemakai laporan keuangan juga sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas accountability.Merekayang memiliki kepentingan terhadap
perkembangan suatu perusahaan sangatlah penting untuk mengetahui kondisi
laporan keuangan tersebut. Sejak disahkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 19 Mei 2009, Indonesia
memiliki tiga pilar standar akuntansi yakni SAK ETAP, Standar Akuntansi Syariah
dan Standar Akuntansi Umum yang sedang dalam proses konvergensi dengan
International Financial Reporting Standart (IFRS).
SAK ETAP berlaku secara
efektif tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih awal diperkenankan selama
memenuhi entitas tanpa akuntabilitas publik. Definisi akan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik sendiri adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas
publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Hal
ini menyebabkan koperasi tidak perlu lagi membuat laporan keuangan sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) UMUM, tetapi harus mematuhi
ketentuan sesuai yang ada dalam SAK ETAP. Secara garis besar ketentuan yang ada
dalam SAK ETAP lebih sederhana daripada 5 PSAK UMUM. Hal ini memberikan
kemudahan untuk koperasi dalam menyusun laporan keuangannya. SAK ETAP
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan tujuan agar diimplementasikan
kepada seluruh entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada dasarnya entitas tanpa
akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik
signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Entitas yang
laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit
dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
(CALK). Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika
mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP
maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu
kepada SAK ETAP ( Erlinasari, 2012). Indrawati (2012) meneliti tentang
implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK
ETAP) dalam penyusunan pelaporan keuangan Koperasi SAE Pujon, Malang. Dengan
menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Indrawati menyimpulkan bahwa laporan
keuangan berdasarkan SAK ETAP berhasil dilakukan dalam penyusunan laporan
keuangan koperasi dan hasil dari analisis laporan keuangan yaitu ada sedikit
perbedaan antara laporan keuangan koperasi dan laporan keuangan berdasarkan SAK
ETAP. Penelitian dengan topik sama juga dilakukan oleh Erlinasari (2012)
meneliti tentang analisis penerapan SAK ETAP pada PT. BPR Surya Abadi Bersaudara.
Dengan mengidentifikasi penyajian laporan keuangan yang meliputi 6 pengakuan,
pengukuran dan penyajian laporan keuangan, Linda menyimpulkan bahwa PT. BPR
Surya Abadi Bersaudara hanya menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari
neraca dan laporan laba/rugi. Dalam SAK ETAP (2009) mengungkapkan bahwa laporan
keuangan entitas yang lengkap berdasarkan SAK ETAP meliputi neraca, laporan
laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi
penjelasan lainnya. BPR Surya Abadi Bersaudara dalam menyusun laporan keuangan
belum bisa menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP) untuk semua pos-pos dalam laporan keuangan, diantaranya untuk
pos pendapataan dan pajak penghasilan (PPh). KSP Artha Jaya merupakan koperasi
simpan pinjam yang berkembang pesat di Kota Pasuruan. Hal ini terbukti dengan
banyaknya anak cabang yang dimiliki KSP Artha Jaya yang tersebar di seluruh
Indonesia kecuali Bali dan Madura. Jumlah cabang KSP Artha Jaya yang tersebar
di seluruh Indonesia yaitu 78 cabang. Untuk wilayah jawa timur sendiri cabang
Artha Jaya berjumlah 35 cabang yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur.
Dengan banyaknya cabang dari koperasi ini membuktikan bahwasannya koperasi
Artha Jaya merupakan koperasi yang mampu memberikan tingkat kepercayaan
terhadap masyarakat terkait kinerja yang sehat didalamnya. Untuk memperoleh
kepercayaan dari masyarakat, Koperasi Artha Jaya harus mampu meyakinkan
bahwasannya Kopersi Simpan Pinjam ini mampu membantu kesulitan masyarakat
sekitar yang membutuhkan dana yang 7 pelayanannya tidak terjangkau oleh bank,
hal ini terkait dengan visi dan misi KSP Artha Jaya. Sebagai salah satu lembaga
usaha yang membutuhkan informasi, maka KSP Artha Jaya perlu membuat laporan
keuangan untuk memberikan informasi yang tersusun secara sistematis.
Selanjutnya, dengan laporan keuangan tersebut koperasi dapat mengetahui berapa
jumlah keuntungan yang diperoleh dan dapat mengetahui keseimbangan antara hak
dan kewajiban yang dimiliki oleh koperasi sehingga dengan laporan keuangan
tersebut,
koperasi dapat mengambil
keputusan berdasarkan kondisi keuangan konkret bukan hanya asumsi semata.
Pentingnya koperasi Artha Jaya menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan
keuangannya karena dengan laporan keuangan yang berdasarkan standar, KSP Artha
Jaya dapat menyajikan informasi yang relevan dan andal serta apabila koperasi
ingin mengajukan kredit kepada bank, SAK ETAP adalah salah satu syaratnya
karena bank mensyaratkan laporan keuangan harus sesuai standar yang dikeluarkan
oleh IAI (dalam hal ini SAK ETAP). Selain itu, peneliti tertarik untuk
mengangkat tema ini di karenakan belum ada penelitian terdahulu yang meneliti
terkait perbandingan antara penilaian kinerja sesudah dan sebelum penerapan SAK
ETAP. Penelitian terdahulu mayoritas terfokushanya menganalisis kinerja
penerapan SAK ETAP. Penelitian ini menganalisis kinerja koperasisebelum dan
sesudah menerapkan SAK ETAP. Pemilihan Koperasi sebagai objek karena menurut
Harahap (2005) dan Purba (2007), koperasi belum bisa menyajikan informasi dalam
laporan keuangannya secara sistematis. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan telah mengadopsi International Financial Reporting 8 Standart (IFRS)
yang dirasa terlalu kompleks untuk laporan keuangan koperasi yang merupakan
entitas tanpa akuntabilitas publik.
Maka dari itu, penerapan SAK
ETAP perlu dikaji lebih dalam lagi sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan
Koperasi di Indonesia. Dari penjelasan di atas, peneliti berminat untuk
meneliti analisis penerapan SAK ETAP pada KSP Arta Jaya dengan judul “Analisis
Kinerja KSP Artha Jaya Pasuruan Sebelum dan Sesudah Penerapan SAK ETAP”. 1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar
belakang, maka yang menjadi permasalahan di rumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana dampak sebelum dan sesudah penerapan SAK ETAP terhadap
kinerja KSP Artha Jaya Pasuruan ?
2. Apa kendala yang dihadapi
KSP Artha Jaya dalam penerapan SAK ETAP?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk membandingkandampak
penerapanSAK ETAPdalam penyusunan laporan keuangan terhadap kinerja KSP Artha
Jaya Pasuruan.
2. Untukmenganalisiskendala-kendala
yang dihadapiKSP Artha Jaya PasuruandalampenerapanSAK ETAP.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Perkembangan Kajian Akuntansi
Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang penerapan dan pengelolaan
laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.
2. Dunia Praktik Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi
KSP Artha Jaya Pasuruan dalam menerapkan praktek pengelolaan keuangan sesuai
dengan SAK ETAP sehingga bisa melakukan perbaikan dalam merumuskan, menyusun,
dan menetapkan keputusan tentang kebijakan dalam pengelolaan keuangan koperasi.
3. Peneliti Selanjutnya Sebagai acuan bagi
peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema serupa, sehingga dapat memberikan
kajian keilmuan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.
Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Akutansi : Analisis kinerja KSP Artha Jaya Pasuruan sebelum dan sesudah penerapan sak etap: Studi kasus KSP Arta Jaya Pasuruan periode 2011-2012." silakan klik link dibawah ini
