Mega Paket CD Interaktif

Jasa Pembuatan Skripsi

Jasa Pembuatan Skripsi
Jasa Pembuatan Skripsi

Saturday, April 22, 2017

Jasa Buat Skripsi: download Skripsi Manajemen:Efektifitas penerimaan daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung

Abstract

INDONESIA:
Pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Hal ini menuntut agar pemerintah daerah mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Salah satu pendapatan daerah yang paling utama bersumber dari PAD. Sumber PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah harus lebih ditingkatkan, tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian melalui pembangunan sarana prasarana.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yang mengkaji tingkat efektifitas penerimaan daerah, kontribusi penerimaan daerah terhadap PAD dan pengaruh variabel pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), hasil pengelolaan kekayaan daerah (X3) dan lain-lain PAD yang sah (X4) terhadap PAD (Y). Dalam penelitian ini populasi dijadikan sebagai sampel yaitu penerimaan daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan PAD Kabupaten Tulungagung, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series (runtut waktu) tahun anggaran 2010 sampai 2012 mulai bulan januari sampai desember.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan daerah Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 sangat efektif. Kontribusi terbesar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung diberikan oleh lain-lain PAD yang sah, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kontribusinya masih relatif kecil. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) dan Lain-lain PAD yang Sah (X4) berpengaruh terhadap PAD (Y) Kabupaten Tulungagung baik secara parsial maupun simultan. Dan koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,991 atau 99,1%.
ENGLISH:
The central government provides a policy to local government to take care and finances its own region. This requires that local governments be able to explore the potential of region economy which can be a source of local revenue. One of the most important local revenue sourced from PAD. Sources of revenue are derived from local taxes, retribution, wealth management results separated areas and other PAD legitimate to be further improved, the purpose is to stimulate the economy through infrastructure development.
This research use a descriptive quantitative method, which examines the effectiveness of local revenue, local revenue contribution to the PAD and the influence of local tax variable (X1), retribution (X2), the wealth management area (X3) and other PAD legitimate (X4) to PAD (Y). In this research the population which become sample is the receptionarea in the form of region taxes, region retribution, the result of the separated areas of wealth management, other PAD and PAD legitimate Tulungaggung, while the data that used in this research is time series data in 2010 to 2012, start from january to december.

The result showed that the level of effectiveness of the reception area Tulungaggung district during estimate of periods 2010 to 2012 is very effective. The largest. Contribution in increasing PAD Tulungaggug district provide by other PAD legitimate, While local taxes, the region retribution and the result are separated wealth management area is still relatively small contribution. Base on the result of the regression analysis showed that the variable of Local Tax (X1), Retribution (X2), Regional wealth Management Results Separated (X3) and other PAD legal (X4) are effect on PAD (Y) of Tulungaggung district either partially or simultaneously. And the coefficient of determination (Adjusted R Square) is 0,991 or 99, 1%.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
 Pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan- undangan. Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan dari peningkatan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga akan tercipta tata pemerintahan yang lebih baik (good governmance). Jawa Timur adalah provinsi di bagian timur Pulau Jawa dengan luas wilayah 47.922 km². Pada tahun 2012 menurut BPS Jawa Timur Jumlah penduduknya 38.052.950 jiwa. Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/ kota terbanyak di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 4 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Otonomi daerah 2 merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Berikut ini adalah kabupaten/ kota di Jawa Timur yang sudah melakukan otonomi daerah: Tabel 1.1 Daerah Otonom Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur No Kota/ Kabupaten No Kota/ Kabupaten 1 Kab. Pacitan 20 Kab. Situbondo 2 Kab. Ponorogo 21 Kab. Bondowoso 3 Kab. Trenggalek 22 Kab. Probolinggo 4 Kab. Tulungagung 23 Kab. Pasuruan 5 Kab. Blitar 24 Kab. Sidoarjo 6 Kab. Kediri 25 Kab. Mojokerto 7 Kab. Malang 26 Kab. Jombang 8 Kab. Lumajang 27 Kab. Sampang 9 Kab. Jember 28 Kab. Pamekasan 10 Kab. Banyuwangi 29 Kab. Sumenep 11 Kab. Ngawi 30 Kota Kediri 12 Kab. Bojonegoro 31 Kota Blitar 13 Kab. Tuban 32 Kota Malang 14 Kab. Lamongan 33 Kota Probolinggo 15 Kab. Gresik 34 Kota Pasuruan 16 Kab. Bangkalan 35 Kota Mojokerto 17 Kab. Nganjuk 36 Kota Madiun 18 Kab. Madiun 37 Kota Surabaya 19 Kab. Magetan 38 Kota Batu Sumber: data diolah Dari tabel di atas terlihat bahwa semua kabupaten/ kota yang ada di
 Jawa Timur sudah melakukan otonomi daerah, dengan begitu kabupaten/ kota tersebut mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Kebijakan tentang keuangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat ini diharapkan agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pembiayaan daerah yang dulunya hanya berasal dari 3 pemerintah pusat saja sekarang juga berasal dari daerahnya sendiri (Kurniawan, 2010). Hal ini menuntut agar pemerintah daerah mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Salah satu pendapatan daerah yang paling utama bersumber dari PAD. Menurut Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah Selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. PAD merupakan salah satu modal utama dalam mendukung proses pembangunan di daerah, sehingga hal ini akan sangat berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Mahmudi (2010: 18) mengemukakan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Untuk mengoptimalkan PAD sumber-sumber penerimaan daerah tersebut harus lebih ditingkatkan, harapannya agar dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Marihot, 2005: 7). Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah daerah kepada pendudukyang membayar retribusi tersebut (Mardiasmo, 2011: 15). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim 2007: 98). Sedangkan lain-lain PAD yang sah, menurut Halim (2007: 98) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil penngelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan menurut sistem ekonomi Islam pendapatan utama suatu Negara (daerah) berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu (1) ghanimah, (2) shadaqah dan (3) fay’i. Kalau diklasifikasi menurut tujuan pengunaannya, pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan tidak resmi dan pendapatan resmi (Gusfahmi, 2007: 83-84). Peneliti memilih kabupaten Tulungagung sebagai objek penelitian dikarenakan sumber-sumber PAD kabupaten Tulungagung mampu memberikan tingkat efektifitas yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 5 Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Sumber-sumber PAD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2012 No Penerimaan Target Penerimaan (Dalam Jutaan Rupiah) Realisasi Penerimaan (Dalam Jutaan Rupiah) Efektifitas (%) 1 Pajak Daerah 22.310 25.543 114% 2 Retribusi Daerah 14.335 15.585 108% 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.855 2.154 116% 4 Lain-lain PAD yang Sah 92.266 119.176 129% Sumber:
Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah) Dari tabel tersebut tingkat efektifitas sumber-sumber PAD kabupaten Tulungagung terlihat cukup efektif, mulai dari pajak daerah dengan tingkat efektifitas 114%, retribusi daerah 108%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 116% dan lain-lain PAD yang sah 129%. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi tiga dataran, yaitu dataran tinggi, sedang dan rendah. Hal ini menjadikan kabupaten Tulungagung memiliki potensi perekonomian cukup besar yang bersumber dari sektor wisata, pertanian, industri, hasil laut, dan lain-lain. Untuk menambah sumber penerimaan PAD potensi-potensi perekonomian yang ada di kabupaten Tulungagung seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian kabupaten Tulungagung melalui pembangunan sarana prasarana. Dengan adanya pembangunan tersebut 6 diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Siregar (2009), Penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2003 sampai 2007 adalah efektif, menurut Anggraeni (2010) pajak daerah dan retribusi dearah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
Sedangkan menurut Juri (2012) kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010 sangat fluktuatif. Jika dalam penelitian Siregar (2009), Anggraeni (2010), dan Juri (2012) hanya menggunakan sumber-sumber PAD dari pos pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini akan menggunakan semua sumber-sumber PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel independen. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan mengingat pentingnya PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah, maka penulis tertarik mengambil judul “EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TULUNGAGUNG”
1.2  Rumusan Masalah
 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan daerah Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah penerimaan daerah berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung?
1.3 Tujuan Penelitian
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan daerah Kabupaten Tulungagung.
 2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung
. 3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan daerah secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.
 1.4 Manfaat Penelitian
 1. Bagi Peneliti Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.
2. Bagi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan sebagai motivasi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya pada pembahasan di bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggungjawab.
 3. Bagi Pemerintah Daerah Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung) dalam pengambilan keputusan kebijakan diwaktu akan datang.

 4. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat Tulungagung mengetahui keadaan perekonomian daerahnya.
Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Manajemen :Efektifitas penerimaan daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini


Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment