Mega Paket CD Interaktif

Jasa Pembuatan Skripsi

Jasa Pembuatan Skripsi
Jasa Pembuatan Skripsi

Saturday, April 8, 2017

Jasa Buat Skripsi: download Skripsi akutansi:Evaluasi pengendalian akuntansi dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan: Studi kasus Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Abstract

INDONESIA:
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah salah kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Ngronggot yang dimulai sejak tahun 2007. Untuk mendanai seluruh kegiatan PNPM menggunakan alokasi APBN dan APBD yang selanjutnya disebut dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta swadaya dari masyarakat.
Tujuannya untuk mengevaluasi pengendalian akuntansi kegiatan SPP yang telah di jalankan UPK Kecamatan Ngronggot dari tahun 2009 sampai tahun 2013, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Mengunakan parameter dari Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, dan melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam terhadap Kepala BKAD, Pengurus UPK (Ketua dan Bendahara) dan kelompok SPP menggunakan model analisis interaktif selanjutnya membandingkan antara teori dengan fakta aktul yang didapat di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan untuk kegiatan SPP dana diambil dari alokasi (BLM) maksimal 25%, dan dana tersebut dikategorikan dalam dana bergulir yang artinya harus dikembalikan ke UPK dan oleh UPK akan digulirkan kembali ke kelompok yang lain. Besarnya alokasi mulai dari tahun 2009 sampia tahun 2013 fluktuatif menyesuiakan besarnya APBN dan APBD. Dalam hal ini pengendalian akuntansi sangat diperlukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan agar kegiatan SPP tetap berjalan.bahwa secara umum pengendalian akuntansi telah berjalan dengan baik. Dari 107 kelompok SPP ada 7 kelompok yang masih memiliki tanggungan dan sampai bulan April 2015 jumlah tanggunan sebesar Rp 146.878.000. Permasalahan dalam pengendalian hasil juga masih ditemukan dalam hal pelaporan jumlah pemanfaat alokasi dana bergulir pada tahun 2009 sampai 2012. Sedangkan untuk pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan hasil secara umum telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yang berlaku.
ENGLISH:
SPP (Simpan Pinjam Perempuan) is one of PNPM Mandiri Perdesaan’s (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) activities which has been organized since 2007 in sub district of Ngronggot, Nganjuk. UPK rolls the fund to another group after being returned to UPK, so it is categorized as rolling fund. Because of that, accountancy control of the plan, implementation, and outcome of the activity is important for maintaining SPP’s existence.
The goal this research are executed by UPK evaluation accounting controlling SPP programs have been done by UPK Kecamatan Ngronggot. This study uses descriptive qualitative method to in sub district of Ngonggot since 2009 until 2013. The researchercollects the data by interviewing the chief of BKAD, the secretary and chief of UPK, and “Kenanga” group of SPP, also using the parameter of PNPM’s operational technical guidance. Furthermore, the researcher compares between the field collecting which uses interactive analysis model and the theory.


The result of this study shows that activities SPP allocation from APBN and APBD which can be called as Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) and self-supporting from the society is to defray all of PNPM’s activities. The fund is maximal 25%. Since 2009 until 2013 allocation BLM for SPP program fluctuation have been balance from APBN and APBD, taken from the allocation for SPP the accountancy control has been applied well generally, although 7 from 107 groups of SPP still have financial burden, and it reaches until Rp 146.878.000 in April, 2015. Also, in reporting the total of rolling a fund user in 2009-2012 is found the problem of outcome controlling, whereas the applied of operational technical guidance is generally appropriate with the controlling of SPP’s plan, implementation, and outcome.

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007 yang dilaksanakan hingga tahun 2015 dan sejalan dengan target pencapaian MDGs (Millennium Development Goals). Diharapkan, dalam rentang waktu 2007–2015, kemandirian dan keberdayaan masyarakat telah terbentuk sehingga keberlanjutan program dapat terwujud ( Paket Informasi PNPM Mandiri, 2014). Simpan Pinjam untuk Perempuan atau SPP merupakan salah satu kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan perempuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tambahan modal usaha (Pedoman Umum PNPM Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007/2008). Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) termasuk dalam kategori dana bergulir sehingga pengelolaan keuangan dilakuan di tingkat UPK atau Lembaga keswadayaan masyarakat penerima dana dengan menerapkan dasar-dasar akuntansi/ pembukuan sederhana serta pengendalian yang terdiri atas kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh proses dan tahapan kegiatan (Panduan Palaksanaan Program PNPM, 2007). Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah salah 2 satu kegiatan pada PNPM-MP yang merupakan integrasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender dalam Pembanguna Nasional, dimana inti dari instruksi tersebut adalah menciptakan peran aktif perempuan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dana bergulir tersebut merupakan alokasi dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang anggarannya terdiri atas (1) APBN yang merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung dan (2) APBD yang merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola secara langsung (Hariadi, 2010).
Dana yang telah dianggarkan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarkat serta tercapainya Good Governance. Hal tersebut berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentag Keuangan Negara pasal 3 ayat (1). Pada Jurnal Dana Bergulir Edisi-6, Syarief Hasan mantan Menteri Koperasi dan UKM menegaskan bahwa Dana Bergulir tidak sama dengan Dana Hibah, karena Dana Hibah lebih bersifat bantuan sosial yang memang tidak harus dikembalikan. Sedangkan dana bergulir harus dikembalikan, untuk itu sebelum dana bergulir tersebut di gulirkan diperlukan penilaian yang mendalam agar tingkat pengembaliannya dapat maksimal dan selajutnya dapar digulirkan ke kelompok masyarakat yang membutuhkan. Secara umum pinjaman dana bergulir adalah pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Pedoman Pelaksanaan Dana Bergulir, 2010) Pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, menyatakan permasalah yang ditimbulkan dari lemahnya 3 pengendalian dana bergulir pada tahun 2000 adalah (1) Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas, (2) Rendahnya produktifitas dana bergulir yang disebabkan oleh masalah internal UMKM dan (3) Pengelola dana bergulir pada kementrian negara/lembaga memiliki banyak persepsi tentang dana bergulir yang dianggap sebagai bantuan sosial/ dana hibah (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2008).
Menurut (Sugijanto, 2002) dalam (Susilo Prapto, 2010) yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian akuntansinya. Karena pentingnya pengendalian akuntansi khususnya pada Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan agar terciptanya laporan keuangan yang dapat diandalkan, maka penelitian ini berfokus pada pengendalian pengalokasian anggaran yang terealisasi pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dari tahun 2009 sampai 2013. Mengingat alokasi dana untuk Simpan Pinjam Perempuan dibatasi maksimal 25% dari alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Sampai tahun 2014 pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan telah tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, khusus untuk wilayah Jawa Timur yang memiki persentase penduduk miskin sebesar 13,62%, tecatat 20 Kabupaten, termasuk Kabupaten Nganjuk telah menjadi pelaku sekaligus pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan. Kecamatan Ngronggot merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang melaksanakan Program PNPM Mandiri dan juga memperoleh alokasi Bantuan langsung Masyarakat (BLM). Khusus untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Ngronggot baru merealisasikan anggaranya di tahun 2009 pada empat desa dengan menyerap Bantuan Langsung Masyarakat sebesar 21,05% www.simpadu-pnpm.bappenas.go.id. 4 Kecamatan Ngronggot adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk dengan penyebaran jumlah industri rumahan yang besar. Pada tahun 2012 tercatat 1.268 pelaku industri baik itu pengerajin tahu, pengerajin tempe, pengerajin anyaman dan pengerajin grabah atau genting. Khusus untuk indusri gerabah/ genting merupakan industri yang paling banyak pelakunya sebanyak 482 pelaku dan kecamatan Ngronggot juga dikenal sebagai sentra industri gerabah/ genting di Kabupaten Nganjuk (BPS Kabupaten Nganjuk, 2014). Melihat besarnya potensi untuk pengembangan dunia industri khususnya industi gerabah/ genting yang mayoritas pelakunya adalah wanita, maka pemberian BLM dalam bentuk dana bergulir melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sangatlah diperlukan.
Besarnya alokasi BLM yang terima Kecamatan Ngronggot di tunjukkan pada bagan berikut: Gambar 1.1 Sumber: Lampiran Surat MENKO KESRA, Daftar Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri-Kecamatan Ngronggot 2009-2014 (diolah) Gambar diatas menjelaskan tentang besarnya alokasi dana yang di terima Kecamatan Ngronggot dari tahun 2009 sampai 2014. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa dana dari APBN memiliki porsi yang besar yaitu 80% pada tahun 2009 800 2000 480 1188 2850 2850 200 500 120 63 150 150 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TAHUN ALOKASI BLM KECAMATAN NGRONGGOT BLM (dalam jutaan Rupiah) APBN BLM (dalam jutaan Rupiah) APBD 5 sampai 2011 dan pada tahun 2013 sampai 2014 alokasinya bertambah menjadi 95% dari total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Tahun 2011 alikasi BLM mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi di pertengahan tahun 2010 yang berdampak pada perekonomian nasional. Bermula dari Agency Theory yang menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal yaitu pemerintah bertindak sebagai UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan agent yang merupakan penerima atau pelaku utama dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM-MP. Pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini juga berlaku teori group lending dimana pemberian kredit kepada individu-individu yang tergabung dalam sebuah kelompok sehingga dapat memiliki akses terhadap permodalan Pada penelitian sebelumnya fokus penelitian mengenai Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menekankan pada implementasi dan dampak PNPM secara makro ekonomi tidak sampai pada kajian akuntansinya, seperti penelitian (Anjarwati, 2009; Rachmawati, 2011; Santoso, 2012) Sedangkan untuk penelitian mengenai pengendalian akuntansi kajian yang diteliti telah menjangkau sektor publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah (Prawatiningsih, 2007), Sekolah Menengah Pertama Negeri (Akbar, 2010) serta pada sektor privat (Desi, 2014 dan Sariyal, 2014). Karena belum adanya penelitian mengenai pengendalian akuntansi dana bergulir pada PNPM MANDIRI maka penelitian ini berjudul “EVALUASI PENGENDALIAN AKUNTANSI DANA BERGULIR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM MANDIRI PERDESAAN (studi kasus Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)”
 1.2.Rumusan Masalah
 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan pengendalian akuntansi dana bergulir pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Ngronggot?
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian akuntansi dana bergulir pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Ngronggot. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:
 1. Manfaat Teoritis
a. Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengendalian akuntansi dana bergulir dari PNPM Mandiri Perdesaan kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai upaya untuk mengurai tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
b. Mengetahui mekanisme pengendalian akuntansi dana bergulir simpan pinjam perempuan.
c. Menambah wawasan ilmu dan menambah pustaka baik tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
d. Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.
 2. Manfaat Praktis
 a. Mengetahui program nasional dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan serta pengaguran dan salah satu programnya adalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).
b. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan tentang adanya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan.
c. Mengetahui integrasi nilai-nilai ekonomi islam pada program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah bagian dari aktifitas ekonomi islam. 1.4.Batasan Penelitian

 Mengingat banyaknya jenis kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan yang menyangkut tentang pengentasan masalah kemiskinan maka dalam penelitian ini aspek yang dikaji secara lebih mendalam adalah tentang pengendalian akuntansi dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Ngronggot pada tahun 2009 sampai tahun 2013
Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Akutansi : Evaluasi pengendalian akuntansi dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan: Studi kasus Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur .Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini


Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment