Jasa Buat Skripsi: download Skripsi akutansi: Analisis pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintahan daerah: Studi empiris pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Abstract

INDONESIA:

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Karakteristik Tujuan Anggaran yang terdiri dari partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode uji instrumen, uji asumsi klasik yang terdiri dari , uji T, Uji F, Uji R dan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan 30 sampel dari 32 populasi yang ada dan 3 responden dari masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Cara yang digunakan dalam teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Dengan kriteria yaitu Jabatan pada level menengah ke bawah yang sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen sebagai pelaksana anggaran serta para kepala bidang yang membawahi beberapa staf sebagai perencana anggaran dan pelaksana teknis. Varibel independent pada penelitian ini adalah partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagai variabel terikatnya. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS untuk menguji hipotesis.

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa partisipasi anggaran (X1), kejelasan tujuan anggaran (X2), evaluasi anggaran (X3), umpan balik anggaran (X4), dan kesulitan tujuan anggaran (X5) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,670. Melalui uji F dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dengan nilai Fhitung sebesar 5,339 lebih kecil dari nilai probabilitas signifikansi yang disyaratkan. Pengujian hipotesis menggunakan uji T menunjukkan bahwa dari kelima variabel independen terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai Thitung dari masing-masing variabel yaitu partisipasi anggaran (X1) dengan nilai Thitung sebesar 2,179, kejelasan tujuan anggaran (X2 ) dengan nilai Thitung sebesar 3,958, evaluasi anggaran (X3) dengan nilai Thitung sebesar 2,712, umpan balik anggaran (X4) dengan nilai Thitung sebesar 2,095, dan kesulitan tujuan anggaran (X5) dengan nilai Thitung sebesar 2,427.

ENGLISH:

Background This study aimed to determine whether the objective characteristics of the budget consisting of budget participation, clarity of purpose budget, budget evaluation, feedback budget, and difficulties in partial budget goals and simultaneously affect the performance of Regional Government Agencies in the regency.

This study uses the test instrument, the classical assumption test, which consists of T test, F test, Test R and multiple linear regression analysis. This study used 30 samples from 32 populations that exist and 3 respondents from each of the Regional Working Units (SKPD). Methods used in the sampling technique was purposive sampling. With that criteria in mid-level positions down at the same time as making official commitments implementing the budget as well as the head of the field who oversees some of the staff as a budget planner and technical implementation. Independent variable in this study is the participation of the budget, the budget goal clarity, budget evaluation, feedback budget, and budgetary objectives and performance difficulties Regional Government Agencies as the dependent variable. Analysis method using multiple linear regression analysis with SPSS to test the hypothesis.

From the results of multiple linear regression analysis of the results showed that budgetary participation (X1), clarity of purpose budget (X2), the evaluation budget (X3), the feedback budget (X4), and the budget goal difficulty (X5) significantly affects the performance Local Government Officials (Y) with a coefficient of determination (R2) of 0.670. Through the F test can be seen that all independent variables simultaneously influence the dependent variable with a value of F of 5.339 is smaller than the required significance probability value. Hypothesis testing using T test showed that of the five independent variables found to significantly affect the dependent variable with the value of the t-test of each variable that budget participation (X1) with a value of 2,179 t count, clarity of purpose budget (X2) with tcount of 3,958, evaluation budget (X3) with a value of 2,712 t count, feedback budget (X4) with a value of 2,095 t count, and difficulty budgetary purposes (X5) with a value of 2,427 t count.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dengan sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pemberlakuan sistem desentraliasasi pada tata pemerintahan dalam era otonomi daerah (Rumandei,2009: 01). Sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara Proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan memanfaatkan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Disamping itu Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

 Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan baik dalam bentuk perbaikan infrastruktur, pelayanan, pemberdayaan Sumber daya manusia dan lain-lain.. Oleh karena itu, diharapkan ada input yang diperoleh dalam rangka perencanaan pembangunan sehingga tidak ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah baik program dan anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat menjadi visi besar pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah secara merata tentunya menyesuaikan pendapatan asli daerah (PAD). Proses perencanaan pembangunan daerah perlu diimbangi oleh ketersediaan beberapa hal seperti : kapasitas aparatur pemerintah, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Berkaitan dengan hal ini, maka untuk mengukur tingkat pencapaian atas rencana yang ditetapkan dengan sasaran yang ingin dicapai perlu dilakukan evaluasi atas kinerja. Pemberlakuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, berdampak pada perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Melalui pendekatan kinerja, APBD dapat disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam menyusun kebijakan umum APBD yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran maka diperlukan penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengetahui perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mulai dari tokoh agama, mahasiswa, paguyuban dll, untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah agar tetap selaras dengan cita-cita kepemimpin daerah serta fungsi otonomi daerah. Pemerintah daerah kabupaten bondowoso merupakan organisasi sektor publik yang menjalankan otonomi daerah sesuai aturan dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, merupakan komitmen pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta harkat dan martabat masyarakat bondowoso. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pembangunan maka dituntut suatu proses perencanaan program dan anggaran yang baik serta didukung oleh kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari ketersediaan dana yang memadai, sehingga diharapkan terciptanya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan pemerintah daerah secara akuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2005), bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang (Rumandei, 2009). Kemudian, mengingat pentingnya fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam organisasi maka proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran perlu dilakukan agar dapat disesuaikan dengan tujuan anggaran. Menurut Istiyani (2009) proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak baik tingkat atas maupun tingkat bawah yang mempunyai kuasa dalam mempersiapkan dan mengevaluasi tujuan anggaran, dimana anggaran selalu digunakan sebagai tolak ukur terbaik kinerja manajer. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dalam perencanaan anggaran ada beberapa karakteristik tujuan anggaran.

Menurut Kenis (1979) karakteristik tujuan anggaran yaitu partisipasi anggaran (budgetary participation), kejelasan sasaran anggaran (budget goal clarity), umpan balik anggaran (budgetary feedback), evaluasi anggaran (budgetray evaluation) dan kesulitan sasaran anggaran (budget goal difficulty). Karakteristik tujuan anggaran dapat berpengaruh terhadap sikap yang terkait dengan pekerjaan dan sikap yang terkait dengan anggaran (Kenis, 1979). Selanjutnya, anggaran bukan hanya rencana keuangan yang menentukan tujuan biaya dan pendapatan bagi pusat-pusat tanggung jawab di perusahaan bisnis, namun juga sarana untuk kontrol, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja, dan motivasi. Pengetahuan mengenai tujuan yang telah dianggarkan dan informasi mengenai tingkat dimana tujuan tersebut telah tercapai memberikan dasar bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan mengontrol biaya. Dalam hal waktu dan besarannya, koordinasi berbagai aktivitas fungsional juga dicapai melalui proses pembuatan dan penerapan anggaran. Oleh sebab itu komunikasi tujuan yang dianggarkan secara menurun di suatu organisasi memberi informasi kepada para anggota manajemen yang lebih rendah mengenai apa yang diharapkan manajemen tingkat atas. Sebaliknya, manajemen tingkat atas mempelajari pencapaian dan masalah manajemen tingkat yang lebih rendah melalui pelaporan serta membandingkan tujuan dengan kinerja yang aktual. Selanjutnya, informasi anggaran membantu manajemen tingkat atas untuk mengevaluasi kinerja para manajer tingkat lebih rendah dan memberikan reward ataupun punishment (Kenis, 1979). Di dalam konteks ini, anggaran menunjukkan bagian penting dari sistem motivasi organisasi yang dirancang untuk memperbaiki sikap dan kinerja manajerial. Seluruh aspek ini menunjukkan bahwa potensi anggaran mungkin menjadi alat manajerial yang bermanfaat. Meski demikian anggaran yang diterapkan secara tidak tepat bisa menyebabkan perilaku disfungsional dan sikap negatif diantara anggota organisasi (Kenis, 1979). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun harus pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan kinerja yang optimal dari pelaksana anggaran, sikap dari aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja. Sikap positif dari masing-masing aparatur membuat pelaksana anggaran semakin loyal kepada organisasi, sehingga akan memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik. Termotivasi dalam bekerja, bekerja dengan rasa tenang, dan yang lebih penting lagi kepuasan kerja yang tinggi memperbesar sehingga kemungkinan tercapainya produktivitas dan motivasi yang tinggi pula. Orang yang tidak merasa puas terhadap pekerjaanya, cenderung melakukan atau menghindar dari situasi-situasi pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Istiyani (2009), yang meneliti tentang “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (study empiris pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)” menyimpulkan bahwa Karakteristik tujuan anggaran (Partisipasi, kejelasan, evaluasi, umpan balik dan kesulitan) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Istiyani (2009) terletak pada pemilihan sampel yaitu memakai 3 (tiga) sampel penelitian serta obyek penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitaf dengan cara menyebarkan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Istiyani menggunakan satu karyawan/aparatur Pemerintah daerah saja sebgai sampel yang diambil, menjadikan kurangnya karakteristik responden yang diambil sebagai sampel, sehingga membuat beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana hasil ini hanya merupakan kasus khusus saja. Sehingga untuk hasil yang belum konsisten ini perlu untuk diuji lagi pada beberapa aparatur Pemerintah daerah yang lainnya. Sehingga dalam penelitian ini kami menambah sampel penelitian dengan menggunkan 3 sampel dari masing-masing SKPD serta lokasi penelitian juga kemi mengambil aparatur kabupaten bondowoso, karena bondowoso termasuk 5 kabupaten tertinggal di jawa timur (Faisal, 2012).

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja aparatur Pemerintahan Daerah Bondowoso?

2. Apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparatur Pemerintahan Daerah Bondowoso?

 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

 a. Untuk mengetahui apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso?

 b. Untuk mengetahui apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso?

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi buah pikir untuk pengembangan literature Akuntansi Sektor Publik (ASP) khususnya pengembangan sistem pengendalian manajemen pada sektor publik.

b. Bagi pemerintah Daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan anggaran yang diinginkan.

Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Akutansi :  Analisis pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintahan daerah: Studi empiris pemerintah Kabupaten Bondowoso." silakan klik link dibawah ini

Download

	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Lampiran
	Daftar Pustaka

Artikel Terkait: