Mega Paket CD Interaktif

Jasa Pembuatan Skripsi

Jasa Pembuatan Skripsi
Jasa Pembuatan Skripsi

Tuesday, March 14, 2017

Download Full Skripsi Akutansi: Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

BAB I

A. Latar Belakang
Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, sejak tahun 1969 dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 1999-2007. Pada tahun 1998 menunjukkan penurunan Pertumbuhan Eko nomi yaitu -13,12%, hal ini disebabkan karena krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis multidimensi, sehingga membawa dampak pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, kemudian pada tahun-tahun berikutnya perekonomian nasional Indonesia mengalami pemulihan, meskipun jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang mengalami krisis serupa, proses pemulihan ekonomi di Indonesia sedikit lebih lambat.

Memasuki tahun 2000, perekonomian di Indonesia diwarnai oleh optimisme yang cukup tinggi. Hal ini antara lain ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah sejalan dengan penurunan inflasi dan tingkat suku bunga pada sektor riil.Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2000 sebesar 4,92% lebih tinggi dari perkiraan awal tahun oleh Bank Indonesia sebesar 3,0% sampai dengan 4,0%. Pada tahun 2002 semakin membaik dibandingkan dengan sebesar 3,0% sampai dengan 4,0%. Pada tahun 2002 semakin membaik dibandingkan dengan tahun 2001, berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 1993, laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2002 adalah sebesar 3,66% dan laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2001 sebesar 3,45%. Pada tahun 2003 Pertumbuhan Ekonomi adalah 4,10% nampak ada sedikit peningkatan bila dibandingka n tahun sebelumnya yang hanya 3,66%. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2004 yang ditunjukkan oleh PDB harga konstan 2000 nampak ada peningkatan yaitu sekitar 5,13% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4,10%. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2005 nampak ada peningkatan yaitu sekitar 5,60% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 5,13%. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2006 nampak ada penurunan yaitu sekitar 5,30% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan sekitar 6,30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 5,30% (BPS, 2007 dan Laporan Bank Indonesia, 2007)

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik dan lebih stabil selama sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah sebagaimana tercermin pada Pertumbuhan Ekonomi yang terus meningkat, meskipun ada sedikit penurunan untuk tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 30% jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2005. Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi masih belum memadai untuk menyerap tambahan angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran masih mengalami kenaikan. Aktivitas perdagangan dunia yang masih lesu mengakibatkan pertumbuhan volume ekspor Indonesia, khususnya komoditas nonmigas relatif rendah. Perkembangan perekonomian yang dicapai saat ini, Indonesia masih harus menghadapi permasalahan yang dialami oleh negara lain, khususnya negara sedang berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut tentunya memerlukan dana dalam jumlah yang besar.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan Kemandirian Daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan Pemerintah Pusat. Saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota di Indonesia. Realitas menunjukk an bahwa Pemerintah Daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari Pemerintah Pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendanai Belanja Daerah (Senja dalam Mutiara, 2008). Hal ini merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara terlepas dari sistem pemerintahannya yaitu hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Senja dalam Mutiara, 2008).

Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu sendiri. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif terhadap pemerintahan (Senja dalam Mutiara, 2008). Dana transfer dari Pemerintah Pusat seharusnya digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat (Senja dalam Mutiara, 2008).

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia menemuka n beberapa kasus yaitu bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi 20%. Kenyataan tersebut terjadi baik pada era sebelum maupun sesudah otonomi daerah yang terus berkembang (Senja dalam Mutiara, 2008).

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang menyumbangkan pajak dari sektor perkebunan yang terbesar di Indonesia selain Provinsi Riau tentunya. Provinsi Sumatera Utara pun dalam beberapa tahun belakangan ini telah memekarkan daerahnya menjadi beberapa kabupaten baru seperti Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Phakpak Barat, yang menunjukkan bahwa di Sumatera Utara masih terdapat potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang masih dapat dikembangkan lagi. Beberapa daerah itu sedang berada dalam tahap pengembangan daerah, dan hal ini amat nampak dari perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai yang menunjukkan perkembangan yang paling menonjol dibandingkan dengan daerah pemekaran lainnya.

Penelitian ini dilakuka n karena adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketidakkonsistenan ini nampak dari penelitian yang dilakukan oleh Anita Rokhmawati (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rokhmawati ini ingin melihat pengaruh antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif secara langsung antara Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta berhasil menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Rokhmawati (2009) ini memiliki hasil yang cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2009). Dalam peneltian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2009), peneliti ingin melihat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Anita Rakhmawati (2009) dengan judul ”Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rokhmawati menggunakan dua variabel independen yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta satu variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Beranjak dari penelitian yang dilakukan oleh Anita Rokhmawati ini, maka penulis melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel independen yaitu variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan lokasi penelitian yang berbeda dan tahun penelitian yang berbeda pula. Penulis ingin melihat pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di 15 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara pada tahun-tahun amatan antara 2004-2007.

Fenomena yang selama ini ada di daerah adalah otonomi daerah yang berjalan belum maksimal, dari data-data yang diperoleh dari dan beberapa literatur yang ada, menunjukka n bahwa otonomi daerah selama ini belum berjalan secara maksimal. Beberapa rencana yang telah disusun oleh pemerintah daerah, hampir sebagian besar belum terealisasi dengan baik. Potensi-potensi yang ada selama ini juga belum sepenuhnya dapat tereksploitasi dengan baik dan benar oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten. Atas hal tersebut penulis berusaha meneliti tentang: ”Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu “Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi?.”

C. Tujuan Penelitian'
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal baik secara simultan maupun parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu :
a. bagi penulis yaitu sebagai referensi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana A lokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal secara simultan dan parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah,
b. bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melihat seberapa jauh tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang terdapat di Kabupaten dan Kota yang berada di dalam Provinsi Sumatera Utara,
c. bagi Pemerintah Pusat untuk melihat perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara semenjak diberlakukannya Otonomi Daerah.

Untuk mendownload skripsi "Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara" silahkan klik link dibawah ini:
Bab IV
Bab V
Daftar Pustaka
Lampiran


Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment