Di era persaingan dunia usaha yang semakin ketat, banyak badan usaha yang harus mampu dalam memuaskan pelanggannya, salah satunya melalui penjualan kredit. Adanya penjualan kredit tentu saja menyebabkan timbulnya piutang usaha. Piutang usaha ini menyebabkan perusahaan tidak dapat menggunakan dana usaha yang seharusnya sudah diterimanya ini secara langsung. Bagi perusahaan kecil mungkin kondisi seperti ini dapat masih dapat diatasi karena jumlah piutang usaha masih relatif kecil. Tetapi bagi perusahaan besar kebutuhan untuk membelanjai piutang usaha ini akan semakin besar. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan jika perusahaan tidak memiliki suatu prosedur dan pengawasan piutang usaha uang baik. PT. Charoen Pokphand Indonesia Medan merupakan salah satu perusahaan besar dimana kapasitas produksi rata-rata mencapai 90.0000 ton per tahun. Agar dapat terus mempertahankan kelangsungannya, perusahaan harus mampu dan mau menyediakan penjualan secara kredit kepada para pelanggannya. Jangka waktu kredit (credit term) yang diberikan oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia Medan kepada para pelanggannya adalah paling lama 30 hari. Akan tetapi melihat data perusahaan, masih ada beberapa pelanggan yang berbentuk badan usaha menghadapi tunggakan kredit lebih dari 30 hari dan jumlalmya material. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini, apakah perusahaan tidak memiliki suatu prosedur dan pengawasan yang baik terhadap piutang usaha sehingga masalah ini bisa terjadi. Dalam hal prosedur penulis mencoba menelitinya mulai dari bagaimana timbulnya penjualan kterdit di perusahaan sampai kepada proses penagihannya. Demikian juga dalam hal pengawasan penulis penelitinya melalui elemen-elemen yang dipergunakan oleh perusahaan dalam mengadakan pengawasan piutang usaha khususnya pengawasan internnya. Melalui beberapa langkah wawancara dan pengambilan data yang penulis lakukan, ternyata penulis menemukan bahwa terjadinya tunggakan piutang usaha yang material dari beberapa pelanggan disebabkan perusahaan mempunyai hubungan istimewa (affliasi). Menurut penulis terjadinya hubungan istimewa belum bisa dikatakan bahawa perusahaan tidak memiliki prosedur dan pengawasan piutang usaha yang baik karena ini merupakan kebijakan dari manajemen perusahaan, hanya saja tidak ada kebijakan secara tertulis sampai kapan pelunasannya harus dilakukan, perusahaan juga tidak memberlakukan denda atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan persentase piutang tak tertagih adalah kecil dan tidak setiap periode terjadi. Setelah penulis meneliti lebih lanjut penulis menarik kesimpulan bahwa semua prosedur yang dijalankan telah berjalan dengan baik karena hampir seluruhnya sesuai dengan teori yang ada, hanya karena adanya hubungan yang istimewa menyebabkan perusahaan terlihat memiliki tunggakan piutang yang material.
Untuk medownload skripsi " Prosedur Dan Pengawasan Piutang Usaha Pada PT. Chargen Pokphand Indonesia Medan " silahkan klik link dibawah ini :
Download
No comments:
Post a Comment