Mega Paket CD Interaktif

Jasa Pembuatan Skripsi

Jasa Pembuatan Skripsi
Jasa Pembuatan Skripsi

Friday, May 26, 2017

Jasa Buat Skripsi: download Skripsi Hukum Bisnis Syariah:Pelaksanaan pengawasan akad al-mudharabah oleh dewan pengawas syariah sebagai prudantial banking principle di BRI Syariah Cabang Malang



Abstract

INDONESIA:
Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar pada perekonomian dalam masyarakat di suatu Negara. Bank syari’ah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti bank tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan” adanya kenyataan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasan kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik) terhadap kelompok lemah. Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di bank syari’ah akan memberikan resiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, sehingga dengan demikian manajemen resiko pembiayaan dibank syariah sangat berkaitan karakter nasabah dan resiko proyek. Resiko karakter berkaitan dengan hal-hal karakter nasabah. Untuk meminimalkan suatau resiko salah satu upaya yang sangat penting dan cukup efisien adalah meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk perbankan. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pihak legal staff di bank syariah. Dewan Pengawas Syariah Sangat berkaitan erat dengan resiko reputasi dan resiko likuiditas karena untuk menjaga institusi perbankan syriah itu sendiri.
Skripsi ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris (field research) ialah suatu penelitian hukum yang mengkonsepkan secara detail dan mendalam mengenai suatu keadaan permasalahan dari objek penelitian yang diteliti. Peneliti melihat kepada pelaksanaan pengawasan akad mudharabah pada Bank Republik Indonesia Syariah terhadap fiqh muamalah dan penerapan pasal yang berhubungan dengan perbankan syariah.
Dari hasil penelitian penulis pelaksanaan pengawasaana yang dilakukan oleh Dewan pengawas Syari’ah dalam melaksanakan pengawsan masih belum maksimal karena dalam praktek dilapangan, anggota dari Dewan Pengawas Syari’ah hanya terdiri dari 2 orang yang mana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah gubenur bank Indonesia menyatakan anggota dewan hanya paling kurang 3 (tiga) orang paling banyak.
ENGLISH:
Banking is one of the financial institutions that have great impact on the economy in communities across the country. Islamic banks is the application of the results means the bank does not charge beyond the ability of our customers and will guarantee the existence of "openness" to the fact that the economic life of modern society tends to lead to exploitation of the strong (stronger economic and political) against the weak. Based on these two things, then the bank financing in Shari'ah products will give a different result between the contract agreement with one another, and thus the management of the bank financing due to sharia resioko character is closely associated with the customer and project risk. Due to the character associated with the character of the customer matters. To minimize the risk of an effort suatau very important and quite efficient is to improve the oversight of banking products. This form of surveillance can be conducted by the Sharia Supervisory Board and the legal staff in Islamic banks. Sharia Supervisory Board is very closely related to reputational risk and liquidity risk as to keep the banking institution itself syriah.
This thesis belong to the category of empirical legal research. Empirical legal research is a study that conceptualize law in detail and depth of an object state of the research problem under study. Researchers looked at mudharabah supervision at the Bank of the Republic of Indonesia Sharia and fiqh muamalah article relating to the application of Shariah banking.
Implementation of research results author pengawasana conducted by the Council in implementing the Sharia supervisory oversight is not maximized due to the practice field, members of the Sharia Supervisory Board consists of only 2 (two) people where Bank Indonesia in accordance with Regulation No 11/3/PBI/2009 on Sharia Commercial Banks conducting business based on sharia principles Indonesia bank governors expressed only board member at least 3 (three) persons at most.




BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
 Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar pada perekonomian dalam masyarakat di suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun perorangan dan badan-badan pemerintah untuk menyimpan dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.Sehingga sering dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi masyarakat di suatu Negara.
Di dalam masyarakat telah dikenal dua macam bentuk perbankan yaitu bank konvesioanal dan bank syari’ah. Bank konvesional berlandaskan sistem operasional umum yang berbasis keuntungan pada nilai suku bunga. Sedangkan bank syari’ah berlandaskan pada prinsip-prinsip syari’ah yang 2 tertuang dalam al-Qur’an, al –Hâdits, dan ijtihad para ulama. Sebagaimana diketahui bahwa islam merupakan suatau agama yang lengkap dan universal. Lengkap artinya bahwa di dalam kitab suci umat islam yaitu alQur'an telah terkandung suatu aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan dibumi ini. Salah satu hal yang diatur adalah hubungan muamalah antara manuisa dari segi hukum, ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Universal artinya artinyan bahwa agama islam ini tidak hanya dapat dinikmati oleh para umat saja, namun juga berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada didunia ini. Kenyataan lain yang muncul yaitu Islam dianggap sebagai suatu sistem hidup (way of life).1 Hal ini disebabkan karena Islam tidak hanya mengatur aspek ritual atau ibadah saja namun juga aspek sosial. Dalam sektor ekonomi misalnya dikenal prinsip larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.
Prinsip-prinsip ini yang nantinya akan melandasi dari sistem oprasional perbankan. Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan the most 1 Muhammad syafi’I Antonio,Bank Syariah dari Teori ke Prektek, (Gema Insani, Jakarta. 2001 ),3 3 heavy regulated industry in the world. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (fiduciary relation)2 Bank Syari’ah di Indonesia sebenarnya sudah muncul pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasioanal yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) Yayasan Bhineka Tuggal Ika. Akhirnya gagasan mengenai bank sayari’ah ini muncul lagi sejak tahun 1988. Pemerintah mengeluarakan kebijakan Oktober (pekto) yang berisi liberalisai industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. setalah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, bogor tanggal 19-22 Agustus 1990., yang kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.
 Secara yuridis normative dan yuridis empiris Bank Syari’ah diakui keberadaanya di Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranaya, undangundang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No 10 Tahun 2 Edi wahanto http://elib.ub.ac.id 4 1998 tentang Perubahan atas Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No 3 Tahnun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Selain itu, pengakuann secara yuridis empiris adalah perbankan pada umumnya di seluruh Ibu kota propensi dan Kota/Kabupaten di Indonesia. Bahkan beberapa bank konvesional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syari’ah dan lain-lain. Pengakuan secara yuridis dimaksud memberikan peluang secara luas kegiatan usaha perbankan syari’ah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum atau konvesional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. 3 Kehadiran bank syari’ah tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja , tetapi oleh umat non Islam, karena bank syariah dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang yang handal dan dapat beroprasional secara sehat, karena di dalam oprasionalnya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu bank sayri’ah dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvesional yang telah ada, karena bank syariah tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan bagi umat non Islam untuk melakukan hubungan dengan bank syari’ah.
Hal ini lah yang 3 Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Sinar Grafika, 2008), 2 5 menjadi bukti kuat bahwa agama Islam memang bersifat lengkap dan universal. Sehingga Islam sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan semua golongan masyarakat dan dapat diterapkan pada seluruh aspek kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Pada dasarnya bank syari’ah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sekaligus juga merupakan perbedaan jika dibanding dengan bank konvesional. Adapun keistimewaan-keistimewaan Bank syari’ah tersebut adalah: 1). Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelolah bank dan nasabah.;2). Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif.;3). Cost push inflation, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvesional dapat dihalangkan, sehingga bank syari’ah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.;4). Memungkinkan persaingan antar bank syari’ah secara wajar, karena keberhasilan bank syari’ah ditentukan oleh fungsi edukatif bank didalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesioanalisme, akibatnya, bank syari’ah akan lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri. Keistimewaan yang paling menonjol dari bank syari’ah adalah yang melekat pada konsep (build in concept) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal: 1). Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sitem profit and loss sharing sebagai penganti bunga baik yang diterapkan kepada nasabah al- 6 mudhârabah dan al-musyarakah maupun yang diterapkan pada banknya sendiri.;2).Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (dhu’afa dan mustah’afin) melalui bantuan hibah yang diharapkan oleh bank secara produktif.;3).Mengembangkan produksi, menggagalkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit kepemilikan barang /peralayan modal dengan pembayaran tangguh (al-mudhârabah) dan pembayaran cicilan ( al-baì,bi al-thaman ajil) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha pedagang perantar dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen.;4). Menetapkan pendapatan melaui system bagi hasil dan kerugian (profit and loss sharing) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku mudharib atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam opersai mudharabah dan musyarakah. Keistimewaan lain bank syari’ah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti bank tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan” adanya kenyataan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasan kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik) terhadap kelompok lemah.
Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (tijarah) dan sewa menyewa (ijarah) sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (syirkah). Berdasarkan dua hal tersebut, maka 7 produk pembiayaan di bank syari’ah akan memberikan resiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, sehingga dengan demikian manajemen resiko pembiayaan dibank syariah sangat berkaitan dengan resioko karakter nasabah dan resiko proyek. Resiko karakter berkaitan dengan hal-hal karakter nasabah. Sementara resiko proyek berkaitan dengan karakter nasabah. dengan karakter proyek yang dibiayai. Untuk meminimalkan suatau resiko salah satu upaya yang sangat penting dan cukup efisien adalah meningkatkan pengawasan terhadap produkproduk perbankan. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pihak staff legal di bank syari’ah. Dewan Pengawas Syariah Sangat berkaitan erat dengan resiko reputasi dan resiko likuiditas karena untuk menjaga institusi perbankan syri’ah itu sendiri. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh para pihak staff legal lebih berkaitan dengan resiko oprasional, dan resiko hukum. Peran Dewan Pengawas Syari’ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa Dewan Syari’ah Nasional memberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syari’ah :
1. Untuk melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari’ah.
 2. Mengajuka usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari’ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari’ah Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari’ah yang diawasinya kepada Dewan Syari’ah Nasional sekurangkurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syari’ah Nasional. Dalam bank syari’ah, hubungan antara bank dengan nasabah, bukan hubungan debitur dengan kreditur. Melainkan hubungan pengelola dana antara penyandang dana (shahibul al-mâl) dengan pengelolah (Mudhârib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syari’ah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemengang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad(perjanjian).menurut para ahli hukum Islam, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak sayariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.
Dalam kegiatan bisnis atau seperti bank syariah selalu menggunakan sistem akad al-mudhârabah, mudhârabah sendiri adalah kontrak (perjanjiaan) antara pemilik modal ( rab al-mâl) dengan penguna dana (mudhârib) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua anatar pemodal dan penguna modal.  Kerugian jika ada ditangung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Al-Mudhârabah merupakan suatu kontrak yang paling mengedepankan pada manfaat sosial maupun ekonomi.
Dengan demikian, bank syariah akan memiliki kinerja keuangan secara baik jika bank syariah mampu melakukan kontrak mudhârabah secara baik. Kontrak mudhârabah akan baik jika kedua belah pihak memahami dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, terutama bagi mudharib perlu memiliki tingkat kejujuran, amanah yang tinggi, disertai dengan kemampuan dan kemauan untuk selalu mencatat atas hasil yang diperoleh dlam berusaha. Pada akad al-mudhârabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi, sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi. Sehingga pada akad mudhârabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha. Dengan adanya gambaran tentang resiko yang mungkin terjadi, pemerintah telah cukup memberikan perhatian pada penyempurnaan peraturan hukum di bidang perbankan sebagai salah satu cara untuk 10 mengatasi kehadiran resiko tersebut. Terutama adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu cara untuk meminimalkan resiko yang bias terjadi sudah cukup memadai.
Namun bukan berarti perarturan yang sudah lengkap akan menjamin bahwa kegiatan perbankan nasional akan berjalan sesuai yang diharapkan. Sampai sekarang masih ada beberapa bank tersangkut masalah dan terancam untuk dilikudasi. Hal ini berarti bahwa selain hadirnya peraturan perundangundangan di bidang perbankan agar kegiatan di bidang jasa perbankan ini benar-benar sesuia yang diharapkan dan dapat mendukung kegiatan ekonomi secara nasional. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Kegiatan perbankan tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataan pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan.4 Oleh karena itu dukungan control terhadap aktifitas perbankan oleh Bank Indonesia dengan kewajiban menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan. Prinsip kehati-hatian tidak hanya dimilik oleh bank konvesional semata saja, tetapi bank syari’ah yang sistem oprasionalnya berlandaskan pada prinsip syari’ah juga telah mengadopsi dari adanya prinsip kehatihatian ini. Hukum Islam mengatur secara lengkap mengenai prinsip-prinsip 4 Heru Supraptomo, Analisis ekonomi Terhadap Hukum Perbankan. Jurnal Hukum Bisnis.yayasan pemnegembang hukum bisnis; (Jakarta, 1997) ,63 11 muamalat pada umumnya. Saat ini sebagian besar produk-produk dari perbankan syari’ah telah dirancang secara prudent yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip perlindunagn bagi nasabanya.
Secara historis, produk-produk perbankan syari’ah sudah dipraktekan dalam dunia perniagaan pada masa Nabi dan sahabat-sahabatnya. Produk-produk tersebut tentunya sudah dikembangkan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank yang dikendalikan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indoneisa (MUI). Banyak ketentuan dalam hukum islam yang bermuatan prinsip kehatihatian yang mau tidak mau harus dilakukan oleh bank syari’ah. Selain diatur dalam UU perbankan nasional juga terdapat dalam QS.5;49 “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (QS. Al-Maidah:49)5 5 Al-Qur’an Al-Karim QS. Al-Mai’dah 49 12 Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung dengan pengawasan yang independen dan efektif.6 Fungsi Pengawasan ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena bisnis perbankan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat.
Maka dari itu, kegiatan Oprasional perbankan sudah selayaknya untuk dilakukan pengawasan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang dan nantinya akan memeberiakn keuntungan bagi bank itu sendiri. Namun pada kenyataannya bank menemui beberapa kendala yang menggangu pelaksanaan pengawasan terhadap suatu pembiayaan khususnya yang menggunakan akad almudhârabah Berdasarkan perkembangan dan semakin diperlukannya pengawasan pada industri perbankan, khususnya bank syariah, penulis tertarik untuk menyajikan. Pelaksanaan Pengawasan Akad Al-Mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syariah Sebagai Prudantial Banking Principle di BRI Syariah Cabang Malang 6 Muhammad djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, (P.T. citra Aditya bakti:, bandung 2008),
B.     Rumusan Masalah
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akhirnya penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi agar didapat suatu penjelasan yang benar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan akad al-mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai upayah prudantial banking principle di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang?
2. Bagaimana Dampak dari pengawasan akad al-mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai upaya prudantial banking principle di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang?
C. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mengetahui pelaksanan pengawasan akad al-mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai upayah prudantial banking principle di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang.
2. Untuk mengetahui Dampak dari pengawasan akad al-mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai upaya prudantial banking principle di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang
D. Manfaat Penelitian
 Penelitian Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Akad al-Mudhârabah sebagai pelaksanaan prudantial banking principle ini, diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 14 dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa wacana tentang pengertian dan perkembangan Pengawasan Bank syariah dalam melakukan suatu akad, khususnya dengan memperhatikan kehati-hatian dalam melaksanakan akad (perjanjian). Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung, jadi manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan kampus UIN Maliki Malang. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa UIN Maliki malang di bidang bisnis khususnya Perbankan syari’ah. Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri, peneliti dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai Pengawasan Akad al-Mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai prudantial banking principle. Manfaat lain yang diperoleh yaitu untuk menambah keilmuan bagi peneliti, terutama pada bidang penelitian yang akanh dijalankan.


 E. Definisi Oprasional
 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada dalam judul penelitian ini: Pengawasan :Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan pen- pada awal kalimat dan mendapat akhiran –an menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan. Akad :Perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama. Al-Mudharabah :Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama 16 (nisbah yang telah disepakati), Secara muamalah, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pedagang /pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Prudential banking Principle :Prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebut dalam pasal 2 UU No 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengunakan prinsip kehati-hatian.

 F. Peneliti Terdahulu
            Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hamper sama dengan penelitian yang saait ini sedang dilakukan. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini yang akan diuraikan sebagai berikut: 17 a) Peneliti terdahulu yang dilakukan di tahun 2010 dalam bentuk skripsi oleh Fadlul Khoiruddin Bashory dari UII Yogyakarta yang berjudul Pengetahuan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah Di BPR Dana Hidayatullah, Mitra Cahaya Indonesia, Barokah Dana Sejahtera. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai Skripsi ini mengunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka yang dalam pemaparannya dengan memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga mendapatkan keadaan dan praktek yang berlangsung kemudian mengevaluasinya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut. Dan penelitian ini bertujuan untuk Memberikan gambaran seberapa besar kredibilitas pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang beragam produk di perbakan syariah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini ialah bahwa pengetahuan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk perbankan syariah telah sesuai ketentuan yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang terjadi, seperti kurang aktifnya DPS pada perbankan syariah yang diawasinya, ini dikarenakan banyaknya DPS yang memiliki kesibukan lain diluar aktifitasnya sebagai DPS. b) Peneliti terdahulu berikutnya berbentuk skripsi tahun 2010 oleh Wahyuningsih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan 18 judul Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syari’ah Di Lembaga Keuangan Syari’ah Di Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi tentang hambatan-hambatan DPS dan fenomena yang terjadi dalam bentuk kualitatif sehingga hasil penelitian dapat difahami dan dapat menjawab persoalan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari Lembaga Keuangan Syari’ah di Kabupaten Ponorogo. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan kepustakaan dari buku dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik deskriptif kualitatif Berdasarkan peneltian, penulis berkesimpilan bahwa terdiri dari hambatan internal. Hambatan internal DPS adalah tidak bisa hadir ke kantor Lembaga Keuangan Syari’ah setiap hari, hambatan tersebut solusinya berkomunikasi dengan telefon atau ponsel. Hambatan yang lain adalah kurang memahami pengetahuan tentang perbankan, kurang memahami pengetahuan tentang operasional dan kurang memahami akuntansi perbankan syari’ah, solusi atas hambatan 19 tersebut adalah mengirim DPS untuk kursus akuntansi dassn kursus perbankan. c) Dan peneliti terdahulu berikutnya berbentuk skripsi tahun 2010 oleh Fenty Catur Hermawati, dari Universitas Brawijaya Malang, dengan judul Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Penyaluran Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (studi di Bank Syariah mandiri Cabang Malang) Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode pendekatan yuridis sosiologi yaitu mengaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang diperoleh dianalisis secara diskripsi kualitatif. Hasil dari peneliti ini yakni, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam penyaluran pembiayaan adalah dimulai dari tahap pengawasan pembiayaan. Prinsip Kehati-hatian ini terwujud pada tahap analisis pembiayaan dengan menerapakan prinsip 5C dan aspek 7A. sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Bnak Syariah mandiri Cabang Malang terbagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis disebabkan oleh belum adanya aturan yang baku dari bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam penyaluran pembiayaan dan upaya yang dilakukan 20 Bank Syariah Mnadiri Cabang Malang tersebut adalah dengan mengeluarkan surat Edaran Direksi atau Peraturan Direksi. Sedangkan, hambatan non yuridis disebabkan latar belakang pendidikan Account Officer yang tidak berasal dari pendidikan hukum sehingga terdapat kesulitan dalam haln proses menganalisis permohonan pembiayaan dan adanya itikad buruk dari mudharib dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Untuk mengatasi hambatan non yuridis tersebut, bank Syariah Mandiri Cabang Malangselalu mengadakan pelatihan tentang peraturan hukum yang terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan mengadakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap mudharib agar dapat melaksanakan usaha dengan penuh amanah sesuia dengan prinsip syariah. Dari paparan peneliti terdahulu diatas dapat dibedakan secara garis besar dengan penelitian sekarang yakni dari objek yang diteliti, rumusan yang diteliti, serta metodelogi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. G. Sistematika Pembahasan
 Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah.
BAB I: pendahuluan, pada bab ini akan dideskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dikarenakan materi atau isi dalam dalam bab ini merupakan pijakan awal dan proses dari penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kearah mana penelitian ini akan tertuju.
BAB II: akan diisi oleh kajian teori karena untuk melihat dan menentukan sebuah realitas masalah maka harus dipahamkan terlebih dahulu bagaimana teorinya sehingga setelah diketahui teorinya seperti ini misalnya,maka akan diketahui apakah realitas ini merupakan sebuah masalah atau tidak. Inilah yang sebenarnya disebut dengan orientasi penelitian yaitu mencocokkan antara teori dan realitas sosial.
BAB III: Metode Penelitian, hal-hal yang dibahas dalam bab ini adalah jenis penelitian, paradigma atau perspektif, pendekatan, objek penelitian (termasuk lokasi objek dan subjek penelitian), metode pengumpulan data dan metode analisis data. 22 BAB IV: Paparan data dan pembahasan. Paparan data di sini akan menyajikan tentang deskripsi lokasi penelitian, Tentang pengawasan akad al-mdharabah di BRI Syaraiah Cabang Malang yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, yakni proses analisis dari data-data yang telah diperoleh. Bab ini merupakan paparan data karena setelah mengetahui teori tentunya penting untuk mengetahui masalah penelitiannya. Jadi merupakan gambaran realitas masalah dan juga merupakan wadah dari proses analisis yakni lanjutan dari penyajian teori dan masalah penelitian.

 BAB V: penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocockan antara teori dan realitas masalah yang terangkum dalam kesimpulan dan juga bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
 Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar pada perekonomian dalam masyarakat di suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun perorangan dan badan-badan pemerintah untuk menyimpan dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.Sehingga sering dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi masyarakat di suatu Negara.
Di dalam masyarakat telah dikenal dua macam bentuk perbankan yaitu bank konvesioanal dan bank syari’ah. Bank konvesional berlandaskan sistem operasional umum yang berbasis keuntungan pada nilai suku bunga. Sedangkan bank syari’ah berlandaskan pada prinsip-prinsip syari’ah yang 2 tertuang dalam al-Qur’an, al –Hâdits, dan ijtihad para ulama. Sebagaimana diketahui bahwa islam merupakan suatau agama yang lengkap dan universal. Lengkap artinya bahwa di dalam kitab suci umat islam yaitu alQur'an telah terkandung suatu aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan dibumi ini. Salah satu hal yang diatur adalah hubungan muamalah antara manuisa dari segi hukum, ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Universal artinya artinyan bahwa agama islam ini tidak hanya dapat dinikmati oleh para umat saja, namun juga berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada didunia ini. Kenyataan lain yang muncul yaitu Islam dianggap sebagai suatu sistem hidup (way of life).1 Hal ini disebabkan karena Islam tidak hanya mengatur aspek ritual atau ibadah saja namun juga aspek sosial. Dalam sektor ekonomi misalnya dikenal prinsip larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.
Prinsip-prinsip ini yang nantinya akan melandasi dari sistem oprasional perbankan. Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan the most 1 Muhammad syafi’I Antonio,Bank Syariah dari Teori ke Prektek, (Gema Insani, Jakarta. 2001 ),3 3 heavy regulated industry in the world. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (fiduciary relation)2 Bank Syari’ah di Indonesia sebenarnya sudah muncul pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasioanal yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) Yayasan Bhineka Tuggal Ika. Akhirnya gagasan mengenai bank sayari’ah ini muncul lagi sejak tahun 1988. Pemerintah mengeluarakan kebijakan Oktober (pekto) yang berisi liberalisai industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. setalah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, bogor tanggal 19-22 Agustus 1990., yang kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.
 Secara yuridis normative dan yuridis empiris Bank Syari’ah diakui keberadaanya di Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranaya, undangundang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No 10 Tahun 2 Edi wahanto http://elib.ub.ac.id 4 1998 tentang Perubahan atas Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No 3 Tahnun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Selain itu, pengakuann secara yuridis empiris adalah perbankan pada umumnya di seluruh Ibu kota propensi dan Kota/Kabupaten di Indonesia. Bahkan beberapa bank konvesional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syari’ah dan lain-lain. Pengakuan secara yuridis dimaksud memberikan peluang secara luas kegiatan usaha perbankan syari’ah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum atau konvesional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. 3 Kehadiran bank syari’ah tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja , tetapi oleh umat non Islam, karena bank syariah dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang yang handal dan dapat beroprasional secara sehat, karena di dalam oprasionalnya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu bank sayri’ah dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvesional yang telah ada, karena bank syariah tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan bagi umat non Islam untuk melakukan hubungan dengan bank syari’ah.
Hal ini lah yang 3 Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Sinar Grafika, 2008), 2 5 menjadi bukti kuat bahwa agama Islam memang bersifat lengkap dan universal. Sehingga Islam sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan semua golongan masyarakat dan dapat diterapkan pada seluruh aspek kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Pada dasarnya bank syari’ah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sekaligus juga merupakan perbedaan jika dibanding dengan bank konvesional. Adapun keistimewaan-keistimewaan Bank syari’ah tersebut adalah: 1). Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelolah bank dan nasabah.;2). Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif.;3). Cost push inflation, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvesional dapat dihalangkan, sehingga bank syari’ah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.;4). Memungkinkan persaingan antar bank syari’ah secara wajar, karena keberhasilan bank syari’ah ditentukan oleh fungsi edukatif bank didalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesioanalisme, akibatnya, bank syari’ah akan lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri. Keistimewaan yang paling menonjol dari bank syari’ah adalah yang melekat pada konsep (build in concept) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal: 1). Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sitem profit and loss sharing sebagai penganti bunga baik yang diterapkan kepada nasabah al- 6 mudhârabah dan al-musyarakah maupun yang diterapkan pada banknya sendiri.;2).Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (dhu’afa dan mustah’afin) melalui bantuan hibah yang diharapkan oleh bank secara produktif.;3).Mengembangkan produksi, menggagalkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit kepemilikan barang /peralayan modal dengan pembayaran tangguh (al-mudhârabah) dan pembayaran cicilan ( al-baì,bi al-thaman ajil) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha pedagang perantar dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen.;4). Menetapkan pendapatan melaui system bagi hasil dan kerugian (profit and loss sharing) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku mudharib atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam opersai mudharabah dan musyarakah. Keistimewaan lain bank syari’ah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti bank tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan” adanya kenyataan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasan kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik) terhadap kelompok lemah.
Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (tijarah) dan sewa menyewa (ijarah) sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (syirkah). Berdasarkan dua hal tersebut, maka 7 produk pembiayaan di bank syari’ah akan memberikan resiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, sehingga dengan demikian manajemen resiko pembiayaan dibank syariah sangat berkaitan dengan resioko karakter nasabah dan resiko proyek. Resiko karakter berkaitan dengan hal-hal karakter nasabah. Sementara resiko proyek berkaitan dengan karakter nasabah. dengan karakter proyek yang dibiayai. Untuk meminimalkan suatau resiko salah satu upaya yang sangat penting dan cukup efisien adalah meningkatkan pengawasan terhadap produkproduk perbankan. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pihak staff legal di bank syari’ah. Dewan Pengawas Syariah Sangat berkaitan erat dengan resiko reputasi dan resiko likuiditas karena untuk menjaga institusi perbankan syri’ah itu sendiri. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh para pihak staff legal lebih berkaitan dengan resiko oprasional, dan resiko hukum. Peran Dewan Pengawas Syari’ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa Dewan Syari’ah Nasional memberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syari’ah :
1. Untuk melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari’ah.
 2. Mengajuka usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari’ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari’ah Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari’ah yang diawasinya kepada Dewan Syari’ah Nasional sekurangkurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syari’ah Nasional. Dalam bank syari’ah, hubungan antara bank dengan nasabah, bukan hubungan debitur dengan kreditur. Melainkan hubungan pengelola dana antara penyandang dana (shahibul al-mâl) dengan pengelolah (Mudhârib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syari’ah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemengang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad(perjanjian).menurut para ahli hukum Islam, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak sayariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.
Dalam kegiatan bisnis atau seperti bank syariah selalu menggunakan sistem akad al-mudhârabah, mudhârabah sendiri adalah kontrak (perjanjiaan) antara pemilik modal ( rab al-mâl) dengan penguna dana (mudhârib) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua anatar pemodal dan penguna modal.  Kerugian jika ada ditangung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Al-Mudhârabah merupakan suatu kontrak yang paling mengedepankan pada manfaat sosial maupun ekonomi.
Dengan demikian, bank syariah akan memiliki kinerja keuangan secara baik jika bank syariah mampu melakukan kontrak mudhârabah secara baik. Kontrak mudhârabah akan baik jika kedua belah pihak memahami dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, terutama bagi mudharib perlu memiliki tingkat kejujuran, amanah yang tinggi, disertai dengan kemampuan dan kemauan untuk selalu mencatat atas hasil yang diperoleh dlam berusaha. Pada akad al-mudhârabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi, sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi. Sehingga pada akad mudhârabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha. Dengan adanya gambaran tentang resiko yang mungkin terjadi, pemerintah telah cukup memberikan perhatian pada penyempurnaan peraturan hukum di bidang perbankan sebagai salah satu cara untuk 10 mengatasi kehadiran resiko tersebut. Terutama adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu cara untuk meminimalkan resiko yang bias terjadi sudah cukup memadai.
Namun bukan berarti perarturan yang sudah lengkap akan menjamin bahwa kegiatan perbankan nasional akan berjalan sesuai yang diharapkan. Sampai sekarang masih ada beberapa bank tersangkut masalah dan terancam untuk dilikudasi. Hal ini berarti bahwa selain hadirnya peraturan perundangundangan di bidang perbankan agar kegiatan di bidang jasa perbankan ini benar-benar sesuia yang diharapkan dan dapat mendukung kegiatan ekonomi secara nasional. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Kegiatan perbankan tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataan pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan.4 Oleh karena itu dukungan control terhadap aktifitas perbankan oleh Bank Indonesia dengan kewajiban menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan. Prinsip kehati-hatian tidak hanya dimilik oleh bank konvesional semata saja, tetapi bank syari’ah yang sistem oprasionalnya berlandaskan pada prinsip syari’ah juga telah mengadopsi dari adanya prinsip kehatihatian ini. Hukum Islam mengatur secara lengkap mengenai prinsip-prinsip 4 Heru Supraptomo, Analisis ekonomi Terhadap Hukum Perbankan. Jurnal Hukum Bisnis.yayasan pemnegembang hukum bisnis; (Jakarta, 1997) ,63 11 muamalat pada umumnya. Saat ini sebagian besar produk-produk dari perbankan syari’ah telah dirancang secara prudent yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip perlindunagn bagi nasabanya.
Secara historis, produk-produk perbankan syari’ah sudah dipraktekan dalam dunia perniagaan pada masa Nabi dan sahabat-sahabatnya. Produk-produk tersebut tentunya sudah dikembangkan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank yang dikendalikan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indoneisa (MUI). Banyak ketentuan dalam hukum islam yang bermuatan prinsip kehatihatian yang mau tidak mau harus dilakukan oleh bank syari’ah. Selain diatur dalam UU perbankan nasional juga terdapat dalam QS.5;49 “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (QS. Al-Maidah:49)5 5 Al-Qur’an Al-Karim QS. Al-Mai’dah 49 12 Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung dengan pengawasan yang independen dan efektif.6 Fungsi Pengawasan ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena bisnis perbankan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat.
Maka dari itu, kegiatan Oprasional perbankan sudah selayaknya untuk dilakukan pengawasan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang dan nantinya akan memeberiakn keuntungan bagi bank itu sendiri. Namun pada kenyataannya bank menemui beberapa kendala yang menggangu pelaksanaan pengawasan terhadap suatu pembiayaan khususnya yang menggunakan akad almudhârabah Berdasarkan perkembangan dan semakin diperlukannya pengawasan pada industri perbankan, khususnya bank syariah, penulis tertarik untuk menyajikan. Pelaksanaan Pengawasan Akad Al-Mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syariah Sebagai Prudantial Banking Principle di BRI Syariah Cabang Malang 6 Muhammad djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, (P.T. citra Aditya bakti:, bandung 2008),
B.     Rumusan Masalah
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akhirnya penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi agar didapat suatu penjelasan yang benar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan akad al-mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai upayah prudantial banking principle di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang?
2. Bagaimana Dampak dari pengawasan akad al-mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai upaya prudantial banking principle di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang?
C. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mengetahui pelaksanan pengawasan akad al-mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai upayah prudantial banking principle di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang.
2. Untuk mengetahui Dampak dari pengawasan akad al-mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai upaya prudantial banking principle di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah cabang Malang
D. Manfaat Penelitian
 Penelitian Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Akad al-Mudhârabah sebagai pelaksanaan prudantial banking principle ini, diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 14 dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa wacana tentang pengertian dan perkembangan Pengawasan Bank syariah dalam melakukan suatu akad, khususnya dengan memperhatikan kehati-hatian dalam melaksanakan akad (perjanjian). Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung, jadi manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan kampus UIN Maliki Malang. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa UIN Maliki malang di bidang bisnis khususnya Perbankan syari’ah. Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri, peneliti dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai Pengawasan Akad al-Mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syari’ah sebagai prudantial banking principle. Manfaat lain yang diperoleh yaitu untuk menambah keilmuan bagi peneliti, terutama pada bidang penelitian yang akanh dijalankan.


 E. Definisi Oprasional
 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada dalam judul penelitian ini: Pengawasan :Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan pen- pada awal kalimat dan mendapat akhiran –an menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan. Akad :Perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama. Al-Mudharabah :Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama 16 (nisbah yang telah disepakati), Secara muamalah, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pedagang /pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Prudential banking Principle :Prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebut dalam pasal 2 UU No 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengunakan prinsip kehati-hatian.

 F. Peneliti Terdahulu
            Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hamper sama dengan penelitian yang saait ini sedang dilakukan. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini yang akan diuraikan sebagai berikut: 17 a) Peneliti terdahulu yang dilakukan di tahun 2010 dalam bentuk skripsi oleh Fadlul Khoiruddin Bashory dari UII Yogyakarta yang berjudul Pengetahuan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah Di BPR Dana Hidayatullah, Mitra Cahaya Indonesia, Barokah Dana Sejahtera. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai Skripsi ini mengunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka yang dalam pemaparannya dengan memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga mendapatkan keadaan dan praktek yang berlangsung kemudian mengevaluasinya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut. Dan penelitian ini bertujuan untuk Memberikan gambaran seberapa besar kredibilitas pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang beragam produk di perbakan syariah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini ialah bahwa pengetahuan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk perbankan syariah telah sesuai ketentuan yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang terjadi, seperti kurang aktifnya DPS pada perbankan syariah yang diawasinya, ini dikarenakan banyaknya DPS yang memiliki kesibukan lain diluar aktifitasnya sebagai DPS. b) Peneliti terdahulu berikutnya berbentuk skripsi tahun 2010 oleh Wahyuningsih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan 18 judul Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syari’ah Di Lembaga Keuangan Syari’ah Di Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi tentang hambatan-hambatan DPS dan fenomena yang terjadi dalam bentuk kualitatif sehingga hasil penelitian dapat difahami dan dapat menjawab persoalan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari Lembaga Keuangan Syari’ah di Kabupaten Ponorogo. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan kepustakaan dari buku dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik deskriptif kualitatif Berdasarkan peneltian, penulis berkesimpilan bahwa terdiri dari hambatan internal. Hambatan internal DPS adalah tidak bisa hadir ke kantor Lembaga Keuangan Syari’ah setiap hari, hambatan tersebut solusinya berkomunikasi dengan telefon atau ponsel. Hambatan yang lain adalah kurang memahami pengetahuan tentang perbankan, kurang memahami pengetahuan tentang operasional dan kurang memahami akuntansi perbankan syari’ah, solusi atas hambatan 19 tersebut adalah mengirim DPS untuk kursus akuntansi dassn kursus perbankan. c) Dan peneliti terdahulu berikutnya berbentuk skripsi tahun 2010 oleh Fenty Catur Hermawati, dari Universitas Brawijaya Malang, dengan judul Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Penyaluran Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (studi di Bank Syariah mandiri Cabang Malang) Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode pendekatan yuridis sosiologi yaitu mengaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang diperoleh dianalisis secara diskripsi kualitatif. Hasil dari peneliti ini yakni, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam penyaluran pembiayaan adalah dimulai dari tahap pengawasan pembiayaan. Prinsip Kehati-hatian ini terwujud pada tahap analisis pembiayaan dengan menerapakan prinsip 5C dan aspek 7A. sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Bnak Syariah mandiri Cabang Malang terbagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis disebabkan oleh belum adanya aturan yang baku dari bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam penyaluran pembiayaan dan upaya yang dilakukan 20 Bank Syariah Mnadiri Cabang Malang tersebut adalah dengan mengeluarkan surat Edaran Direksi atau Peraturan Direksi. Sedangkan, hambatan non yuridis disebabkan latar belakang pendidikan Account Officer yang tidak berasal dari pendidikan hukum sehingga terdapat kesulitan dalam haln proses menganalisis permohonan pembiayaan dan adanya itikad buruk dari mudharib dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Untuk mengatasi hambatan non yuridis tersebut, bank Syariah Mandiri Cabang Malangselalu mengadakan pelatihan tentang peraturan hukum yang terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan mengadakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap mudharib agar dapat melaksanakan usaha dengan penuh amanah sesuia dengan prinsip syariah. Dari paparan peneliti terdahulu diatas dapat dibedakan secara garis besar dengan penelitian sekarang yakni dari objek yang diteliti, rumusan yang diteliti, serta metodelogi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. G. Sistematika Pembahasan
 Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah.
BAB I: pendahuluan, pada bab ini akan dideskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dikarenakan materi atau isi dalam dalam bab ini merupakan pijakan awal dan proses dari penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kearah mana penelitian ini akan tertuju.
BAB II: akan diisi oleh kajian teori karena untuk melihat dan menentukan sebuah realitas masalah maka harus dipahamkan terlebih dahulu bagaimana teorinya sehingga setelah diketahui teorinya seperti ini misalnya,maka akan diketahui apakah realitas ini merupakan sebuah masalah atau tidak. Inilah yang sebenarnya disebut dengan orientasi penelitian yaitu mencocokkan antara teori dan realitas sosial.
BAB III: Metode Penelitian, hal-hal yang dibahas dalam bab ini adalah jenis penelitian, paradigma atau perspektif, pendekatan, objek penelitian (termasuk lokasi objek dan subjek penelitian), metode pengumpulan data dan metode analisis data. 22 BAB IV: Paparan data dan pembahasan. Paparan data di sini akan menyajikan tentang deskripsi lokasi penelitian, Tentang pengawasan akad al-mdharabah di BRI Syaraiah Cabang Malang yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, yakni proses analisis dari data-data yang telah diperoleh. Bab ini merupakan paparan data karena setelah mengetahui teori tentunya penting untuk mengetahui masalah penelitiannya. Jadi merupakan gambaran realitas masalah dan juga merupakan wadah dari proses analisis yakni lanjutan dari penyajian teori dan masalah penelitian.
 BAB V: penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocockan antara teori dan realitas masalah yang terangkum dalam kesimpulan dan juga bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.

Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Hukum Bisnis Syariah" : Pelaksanaan pengawasan akad al-mudharabah oleh dewan pengawas syariah sebagai prudantial banking principle di BRI Syariah Cabang Malang." Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini


Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment