Abstract
INDONESIA:
Lahirnya paket Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta dimulainya era reformasi pada sistem pemerintahan di Indonesia, memberikan peluang pada perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju pada paradigma pemerataan pembangunan secara adil dan merata yang diikuti dengan reformasi anggaran. Yang berarti dengan diberlakukannya UU tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk dapat merencanakan pembangunan dengan paradigma pemerataan yang lebih memihak pada pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan penggunaan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Maka dari wacana tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)”
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan melalui tahapan berikut yaitu penelahan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (menarik kesimpulan).
Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian dan proses analisis data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anggaran tahunan pemerintah yang biasa disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang penting dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan didaerah karena didalam APBD terdapat item pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Sehingga dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan, pemerintah harus mengacu pada APBD tersebut agar pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat. Kemudian untuk biaya pembangunan dapat diperoleh dari APBD dan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Untuk pembangunan yang dibiayai dari APBD, maka pembiayaan pembangunannya dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai tim teknis pelaksana dari program pembangunan yang direncanakan. Sedangkan pembangunan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa, tetap melalui pemerintah daerah akan tetapi pemerintah desa diberikan hak dalam penggunaan dana tersebut. Dana tersebut dapat digunakan oleh desa untuk membangun masjid, musholla, jalan lingkungan atau yang lain. Namun harus tetap berdasarkan pada aspirasi masyarakat desa terkait.
ENGLISH:
The birth regulation No. 22 and No. 25 in 1999 which regulates the implementation of regional autonomy and the financial stability between the central and regional government and at the beginning of reformation era in Indonesian Government has given a chance for the change of national development paradigm, from a growing paradigm to a fair distribution paradigm, which is followed by a budget reformation. It means after these regulations are implemented, the regional government should be able to plan the development with the distribution paradigm in which the development is based on the society aspiration using human resources owned effectively and efficiently. From this, the researcher is interested in doing a research entitled “The Role of Budget as a Way of Planning and Controlling the Development of Territory (A Study in the Management of Fund toward the Development of Infrastructures in Mojokerto Regency)”.
This research used a descriptive qualitative approach. To collect the data, the researcher used an interview, documentation, and library study. The data were analyzed through some steps, they are data analysis, reduction, presentation, and verification.
Based on the analysis process and findings, the researcher can conclude that the budget of region had a significant role in planning and controlling the development of region due to the budget of region included income item and financing which show the ability of territory in funding the development. Therefore, to plan and to control the development, the government should refer to the budget of region so that the development is in line with the ability of region itself and society wish. Then, the development cost can be obtained from the budget of region and the allocation of village fund that were given by central goverment to the village. The development that is its fund is obtained from the budget of region, its cost development is for the officials of region as implementers of the development program planned. Meanwhile, the development whose cost from the allocation of village fund is done from the regional government. The village, however, is given right in using that fund. Moreover, this fund can be used by the village for building mosque, roads, and other infrastructures. Yet, it should be done based on the society aspiration.
Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Akutansi Peranan anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah: Studi pada pengelolaan dana pembangunan sarana dan prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto". Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini
No comments:
Post a Comment