Abstract
INDONESIA:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pegawasan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Akuntabilitas adalah sistem pertanggung jawaban pemerintah terhadap tugas pokok dan fungsinya. Transparansi dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Pengawasan adalah pola untuk memberikan pemahaman dan kesadaran sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan.
Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan sampel yang digunakan adalah seluruh anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek dengan jumlah 45 orang dengan menggunakan metode survei. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada penelitian DPRD berperan dalam pengawasan program kerja Pemerintah Daerah II Kabupaten Trenggalek.
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh variabel akuntabilitas, (0,257) < (2,052) atau Sig T > 5% (0,799 > 0,05). Oleh karena itu, Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Untuk variabel transparansi, (0,517) < (2,052) atau Sig T > 5% (0,609 > 0,05). Oleh karena itu, Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Sedangkan uji F diperoleh bahwa, 0,139 < 4,21 atau Sig F > 5% (0,817 > 0,05). Hasilnya akuntabilitas dan transparansi secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Hasil yang telah dipaparkan ditarik kesimpulan bahwasanya variabel lain sangat mempengaruhi dari penelitian ini. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan indikator akuntabilitas dan transparansi untuk lebih memperjelas hasil.
ENGLISH:
This study aims to determine the effect of accountability and transparency of the regional financial management supervision in Trenggalek District government. Accountability is a system of government responsibility for their main duties and functions. Transparency is built based on the framework of the freedom of information flow. Supervision is a pattern to provide an understanding and awareness to avoid errors and irregularities.
The method used is quantitative using all members of DPRD II in Trenggalek District (45 people) as the sample. It employs survey method. DPRD has a legislative function, budgeting, and supervision. In the research, DPRD plays a role in the supervision of Local Government II work program in Trenggalek District.
The results of this study shows the accountability variable is (0,257) < (2,052) or Sig T > 5% (0,799 > 0,05). Therefore, Ha is accepted and Ho is rejected which means that, partially, there is no influence between accountability and supervision of regional financial management (APBD). The transparency variable is (0,517) < (2,052) or Sig T > 5% (0.609> 0.05). Thus, Ha is accepted and Ho is rejected which means, partially, there is no influence between accountability and regional financial management supervision (APBD). Meanwhile, the F test points out that 0,139 < 4,21 or Sig F> 5% (0.817> 0.05). The result declares that accountability and transparency does not affect the regional financial management supervision (APBD) simultaneously. It is concluded that other variables have great influence in this research. For future research, accountability and transparency indicator need to be added to clarify the results in a better way.
Untuk Mendownload Skripsi "Skripsi Akutansi : Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek .Untuk Mendownload skripsi ini silakan klik link dibawah ini
No comments:
Post a Comment